CIPS: Peran Bulog dalam Rantai Pasok Beras Perlu Ditinjau Kembali

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran mengatakan, saat ini pemerintah perlu meninjau kembali peran Bulog dalam rantai pasok beras untuk memastikan efektivitasnya dan menciptakan pasar beras yang tidak rentan terhadap fluktuasi harga.

“Salah satu kesulitan yang dihadapi Bulog adalah harga pokok penjulan (HPP) yang kurang fleksibel dan tidak relevan dengan harga pasar,” kata Hasran dalam keterangannya, Minggu (12/2).

Adapun, keterlibatan Bulog di tingkat hulu dan hilir dalam rantai pasok beras telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2.

Hasran mengatakan, di tingkat hulu masalah selalu muncul karena Bulog harus melakukan pengadaan beras dari petani. Dan juga Bulog harus membeli beras dengan semua tingkat kualitas dan menyimpan stok penyangga sebagai cadangan nasional di gudangnya.

Ditambah lagi, Bulog juga harus menggunakan biaya pemerintah saat bersaing dengan pihak swasta dalam pengadaan beras. Dan penugasan untuk menjaga stok nasional memunculkan biaya tambahan yang tidak sedikit.

"Perdagangan beras yang timbul akibat perbedaan ongkos produksi beras di setiap wilayah menjadi tidak terhindarkan. Bersaing dengan swasta akan selalu membuat Bulog menjadi pihak yang merugi, karena swasta bisa menawarkan harga beras yang lebih tinggi kepada petani dan meminta kualitas beras yang lebih baik," ujar Hasran.

Selain itu, terkait dengan tingginya harga beras saat ini, Bulog mengklaim telah mendistribusikan 100 ribu ton beras melalui Operasi Pasar yang berlaku sejak 17 Januari 2022, untuk menjaga agar kenaikan harga tetap terkendali.

Namun, menurut Hasran, operasi pasar yang diintensifkan sejak awal tahun tidak banyak berdampak pada penurunan harga beras, hal ini dibuktikan dengan masih tingginya harga beras di tingkat konsumen. "Penyebab hal tersebut terletak pada panjangnya jalur distribusi dari Bulog ke konsumen," imbuhnya.

Oleh karena itu, CIPS merekomendasikan adanya revisi pada Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 8 (poin c, d, dan e) untuk membuka peluang bagi Bulog untuk fokus melindungi keluarga pra sejahtera melalui program bantuan bencana.

"Selanjutnya pembatasan impor juga perlu dilonggarkan dengan menghapuskan hambatan kuantitatif untuk impor beras dan menghapus monopoli Bulog untuk mengimpor beras kualitas menengah seperti yang tertera di Permendag Nomor 103 Tahun 2015 pasal 9 ayat 1.b," tuturnya. (OL-12)