Menpan RB Klarifikasi Penggunaan Anggaran Besar Pengentasan Kemiskinan Habis untuk Perjalanan Dinas

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memberikan klarifikasi terkait anggaran Rp500 triliun program kemiskinan yang habis untuk perjalanan dinas.

Hal yang dia maksudkan dalam pernyataan ini ialah tata kelola program pengentasan kemiskinan jangan sampai tersedot ke dalam hal yang tidak terkait langsung dengan menurunnya angka kemiskinan.

"Saya menyampaikan logical framework agar di daerah ketika punya program kemiskinan ini harus benar-benar mendorong penurunan kemiskinan. Saya contohkan supaya sungainya bagus, segera dibersihkan saja sungainya bukan seminar tentang bagaimana membersihkan sungai dan mengelola sungai," ungkapnya dalam acara Launching Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, di Jakarta Senin (30/1).

"Begitu juga dengan pengentasan kemiskinan, logical framework ini sering saya jadikan contoh. Jangan sampai anggaran yang besar tersedot di kegiatan yang tidak tidak terkait langsung dengan menurunnya angka kemiskinan," lanjut Azwar Anas.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa sejauh ini, anggaran penanggulangan kemiskinan yang tersebar di 17 kementerian atau lembaga (K/L) mencapai Rp431 triliun. Sementara itu, dari data Kementerian Keuangan di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) total anggaran mencapai Rp526 triliun.

Dia menegaskan bahwa pemerintah berharap agar anggaran tersebut jangan sampai berjalan tidak efisien.

"Ini tolong jangan sampai salah kutip ya. Jadi Rp500 triliun habis buat perjalanan dinas. Ini kemarin saya ditelepon banyak orang," tuturnya.

Azwar Anas mencontohkan, jika pemerintah daerah memiliki program untuk menangani stunting, jangan sampai anggaran hanya habis dipakai untuk sosialisasi stunting dan gizi dibanding pembelian protein untuk bayi di bawah 2 tahun dan ibu hamil.

"Sehingga jangan sampai biaya sosialisasi di kabupaten dan kota lebih tinggi dibanding pembelanjaannya. Untuk mengerjakan ini, diperlukan pemahaman yang baik di sektor tata kelola kita bersama," ujar Azwar Anas.

Ke depan, dia berharap pemerintah daerah tidak perlu terlalu sering berangkat ke Jakarta untuk sekadar melakukan konsultasi. Menurutnya, konsultasi tersebut dapat dilakukan secara daring melalui platform Zoom atau WhatsApp.

"Maka kalau perlu ke depan, teman-teman Pemda tidak perlu sering ke Jakarta. Pemerintah baik K/L dan Pemda menjelaskan programnya melalui zoom. Karena kalau Pemda harus ke Jakarta untuk konsultasi ini pasti perjalanan dinasnya akan mahal," ujarnya.

"Oleh karena itu di Kemenpan RB kami buka ruang konsultasi. Tidak perlu datang, dapat telepon dan mengikuti zoom. Kalau mereka di luar Jawa harus pergi ke Jakarta itu perjalanan dinasnya akan terkuras. Dengan demikian harapan kami dapat mengurangi perjalanan dinas tapi substansinya dapat. Sekali lagi jangan salah kutip, Rp500 triliun habis untuk perjalanan dinas," pungkas Azwar Anas. (E-3)