MENTERI PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan data di Indonesia belum memiliki kesamaan, termasuk antara kementerian, lembaga dan daerah. Dia mencontohkan data pangan milik Bulog yang tidak sama dengan kementerian/lembaga terkait.
"Yang paling dekat kepentingan nasional soal pangan. Berarti beras kita mau tanya kenapa impor dan jaga-jaga untuk impor dan berapa produksi, lalu stok nasional yang dipegang Bulog. Datanya enggak ada yang sama. Dari tahun ke tahun kita punya persoalan seperti ini," tuturnya, Jumat (23/12).
Untuk menyelaraskan data di Indonesia, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam Perpres tersebut, seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, ditugaskan untuk bekerja sama menata pengelolaan data.
Baca juga: Beras Nasional Cukup, Mentan Percaya Data BPS
Menurut Suharso, mengelola data di Indonesia bukan persoalan mudah. Terdapat tantangan teknis dan nonteknis yang harus dihadapi untuk menyelaraskan data di Tanah Air.
"Dari segi teknis, data sama diproduksi oleh institusi yang berbeda, akan menghasilkan data yang berbeda. Sehingga, tidak tahu data mana yang akan dipakai untuk pengambilan keputusan," pungkas Suharso.
"Sedangkan tantangan nonteknis, ego sektoral kita masih cukup besar, terutama dalam berbagi data. Sehingga, ownership data menjadi posesif. Data disimpan saja, enggak bisa dibagikan," sambungnya.
Baca juga: Bappenas dan UN Global Pulse Luncurkan Laporan Masa Depan UMKM Indonesia
Oleh karena itu, pihaknya berpendapat diperlukan sebuah standarisasi data. Baik dari segi konsep maupun metodologi, yang diterapkan dalam meta data baku dan mengacu pada kode referensi yang disepakati bersama.
Lebih lanjut, dia menekankan Portal Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi. Sebab, berfungsi sebagai market place data pemerintah yang mempertemukan supply dan demand terhadap data.
"Portal ini harusnya terhubung dengan seluruh portal data di kementerian, lembaga dan daerah. Beragam jenis data, baik statistik, spasial maupun keuangan, akan bermuara di Portal Satu Data Indonesia," tandasnya.(OL-11)
