Kartu Kredit Pemerintah dan QRIS Bukti Ekonomi Digital Indonesia Maju

PRESIDEN Joko Widodo menyambut baik peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) dan QRIS oleh Bank Indonesia. Langkah tersebut menjadi bukti Indonesia memiliki kemampuan dan kecepatan untuk mengimbangi perkembangan ekonomi digital yang bergerak cepat dalam beberapa tahun terakhir.

"Perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul duluan, regulasinya kebingungan mengikuti dan ini terjadi di semua negara. Oleh karena itu, saya mengapersiasi KKPD dan juga QRIS yang diluncurkan BI. Ini bukti negara kita mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan-ketinggalan amat," ujar Jokowi saat Peluncuran KKPD dan QRIS di Gedung BI, Jakarta, Senin (29/8).

Setelah peluncuran dilakukan, Kepala Negara berpesan kepada bank sentral beserta perbankan, terutama Himpunan Bank Negara, untuk mengawal dan mendampingi pelaksanaan sistem tersebut di lapangan.

Pihak-pihak itu harus mengawal agar seluruh kementerian dan lembaga negara, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, bisa masuk sehingga tujuan utama untuk mencapai kemudahan, kecepatan dan efisiensi transaksi bisa betul-betul terwujud.

"Ini harus dikawal sehingga terjadi kecepatan, kecepatan pembayaan. Mungkin dulu pembayaran mundur mundur. Dengan kartu kredit ini, mestinya begitu transaksi, ketika bayar, sudah langsung ke masuk rekening kita," ucap mantan wali kota Solo itu.

Dengan adanya percepatan itu, ia meyakini pergerakan ekonomi terutama di sektor UMKM akan semakin kencang hingga pada akhirnya bisa berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Kebijakan Jokowi Soal Investasi Percepat Pemulihan Ekonomi

Dikutip dari laman Kemenkeu.go.id, Kartu Kredit Pemerintah Domestik adalah bagian dari pembiayaan pemerintah. Sistem tersebut diberlakukan untuk pembayaran langsung dengan metode transaksi nontunai (cashless). Transaksi dilakukan atas barang operasional kantor hingga perjalanan bisnis, dan dilakukan melalui transfer langsung dari rekening kas nasional ke rekening pihak yang menyediakan atau menjual segala kebutuhan. Mekanisme ini, umumnya digunakan untuk pembayaran kontrak aparatur sipil negara (ASN), gaji pegawai, tunjangan makan, uang lembur dan tunjangan kinerja, serta biaya barang untuk perjalanan dinas.

Terkait QRIS, Jokowi juga berharap di masa mendatang platform tersebut bisa dikoneksikan dengan sistem pembayaran serupa di semua negara ASEAN.

"Saya minta agar bisa dikoneksikan antarnegara, semua negara ASEAN, sehingga memudahkan UMKM, dunia pariwisata untuk berhubungan dengan negara lain. Kita harap terjadi efisiensi sehingga kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna tapi memiliki sebuah platform, aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," tutur Jokowi.(OL-5)