Pemerintah Didorong Perkuat Jaring Pengaman Sosial

PEMERINTAH didorong untuk memperkuat jaring pengaman sosial guna menjaga daya beli masyarakat. Tujuannya untuk menekan kenaikan inflasi, utamanya pada komponen pangan bergejolak (volatile food).

"Hal yang mesti dilakukan pemerintah adalah memperkuat jaring pengaman sosial, dari sisi daya beli. Di lain sisi pemerintah juga bisa menjaga kenaikan harga tersebut melalui berbagai macam instrumen," ujar Ekonom Makroekonomi dan Keuangan LPEM UI Teuku Riefky saat dihubungi, Senin (1/8).

Riefky menambahkan, upaya untuk menekan peningkatan inflasi juga dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank sentral menurutnya dapat menaikan suku bunga acuan secara bertahap dalam rangka mengendalikan inflasi.

Sejalan dengan itu, kata Riefky, pemerintah juga mesti melakukan pengendalian harga-harga baik di pusat maupun di daerah dalam rangka memitigasi kenaikan yang signifikan.

Sebab, melonjaknya harga-harga pangan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Tanah Air. Itu karena sekitar 74% pengeluaran masyarakat, utamanya kelas menengah ke bawah ditujukan untuk membeli pangan.

"Volatile food ini adalah pangan yang memang dikonsumsi oleh banyak masyarakat. Apalagi masyarakat menengah ke bawah porsinya lebih besar dari pada masyarakat menengah ke atas dari sisi spending di volatile food ini. Jadi memang ini kemungkinan berpotensi meningkatkan kemiskinan," jelas Riefky.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya peningkatan inflasi pada komponen pangan bergejolak. Pada Juli 2022, inflasi komponen tersebut telah mencapai 11,47% (year on year/yoy), tertinggi sejak Januari 2014 yang tercatat sebesar 11,91% (yoy).

Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan, tingginya inflasi komponen bergejolak itu berpotensi mendorong peningkatan kemiskinan di Indonesia. "Kenaikan harga atau inflasi yang cukup tinggi ini, khususny pada kelompok makanan, itu pasti memiliki potensi yang besar pada angka kemiskinan," terangnya. (OL-8)