Penghapusan 8 Proyek PSN Hanya Berdampak Minor

EKONOM dan Co-Founder & Anggota Dewan Pakar Institute of Social, Economics and Digital (ISED) Ryan Kiryanto menilai, perubahan jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan pemerintah hanya memiliki dampak minor.

Sebab, dampak rambatan dari 200 proyek dan 12 program dalam PSN jauh lebih besar pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Baca juga: Wali Kota Tangsel Minta Perbaikan 150 Rumah Warga Tak Layak Huni Dikawal Serius

"Penghapusan 8 proyek itu sangat minor dampaknya, tidak mempengaruhi kredibilitas 200 PSN lainnya. Karena memang PSN ini memilki dampak multiplier effect yang besar, ada pemerataan dan tidak terfokus di satu wilayah saja," ujarnya saat dihubungi, Rabu (27/7). 

Dia mengatakan, kehadiran PSN di suatu wilayah dapat memberikan dampak keekonomian. Dengan kata lain, PSN berpotensi menjadi penunjang aktivitas ekonomi di suatu wilayah melalui penciptaan lapangan kerja, munculnya aktivitas ekonomi baru, dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat. 

Ryan juga meyakini, pencabutan status PSN terhadap 8 proyek tersebut telah dipertimbangkan dengan matang oleh pengambil kebijakan. Menurut dia, penghapusan status itu tak luput dari dinamika domestik maupun global. 

Terlebih, pemerintah memiliki target seluruh PSN itu dituntaskan atau setidaknya dikerjakan pada 2024. "Karena memang pemerintah punya concern terhadap waktu. Jadi itu tidak ambisius, reasonable, yang penting dikerjakan, lakukan ground breaking. Karena ground breaking itu penting, sebagai penanda proyek dimulai atau dikerjakan," terang Ryan. 

Pelibatan pihak swasta juga dinilai penting dalam pendanaan dan penggarapan PSN. Sebab, kemampuan fiskal pemerintah tidak akan mencukupi dan memadai untuk menjalankan hal tersebut. 

Karenanya, Ryan mendorong pemerintah aktif melakukan upaya penarikan investor kepada PSN yang telah ditetapkan. "Belum lagi saat ini sudah ada INA (Indonesia Authority Investment), itu bisa dimanfaatkan untuk ikut membantu penggarapan dan pembiayaan PSN, karena akan bisa dilakukan joint investment," terangnya.

Diketahui sebelumnya, pemerintah mengubah jumlah PSN yang semula 208 proyek dan 10 program menjadi 200 proyek dan 12 program. Hal itu dilakukan lantaran terdapat sejumlah kendala dan dalam rangka mencapai target penyelesaian di 2024.

Perubahan jumlah PSN itu bakal tertuang dalam Permenko 9/2022 yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Dalam beleid itu, pemerintah mengeluarkan beberapa proyek dari PSN, menambahkan proyek baru ke dalam PSN, dan menyesuaikan proyek maupun program secara nomenklatur. 

"Jadi memang ada beberapa kendala. Nanti detilnya ada di dalam Permenko (Peraturan Menko Perekonomian)," ujar Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo saat berdiskusi bersama awak media di kantornya, Jakarta, Selasa (26/7). (OL-6)