PRESIDEN Joko Widodo mengatakan produk-produk UMKM lokal tidak perlu mengantongi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk masuk ke e-catalogue dan menjadi suplai bagi keperluan daerah.
Keputusan itu ditetapkan guna memperbanyak para pelaku UMKM yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah masing-masing.
"Ini tujuan kita. Sudah saya sampaikan kepada kepala LKPP, jangan ruwet-ruwet kaya dulu. Semua produk harus SNI, semua produk harus SNI. Yang kecil-kecil mana bisa? Produk-produk lokal mana bisa kalau semua diminta SNI. SNI ini sekarang tidak wajib. Dulu wajib memang, sekarang tidak wajib," ujar Jokowi di Jakarta.
Baca juga:
Produk-produk yang wajib SNI, sambung Jokowi, hanya yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan saja, seperti helm, kabel dan barang-barang sejenisnya.
"Tapi kalau batu bata masa minta SNI. Kapan mereka bisa masuk ke e catalogue? Tidak mungkin. Logika kita ini kadang-kadang nabrak-nabrak. Batu diminta SNI, pasir diminta SNI," jelasnya.
Melalui terobosan itu, kepala negara optimistis akan ada lebih banyak pelaku usaha yang bisa mengisi kebutuhan daerah untuk menjalankan program-program mereka.
Jokowi mencontohkan, untuk program pemberantasan stunting, pemerintah daerah tidak perlu lagi mencari perusahaan di kota-kota besar untuk membeli biskuit, roti, telur, daging atau susu.
Pemda bisa mengambil persediaan dari pelaku usaha lokal yang jaraknya lebih dekat sehingga anggaran pun akan bisa ditekan.
"Dengan cara itu pula UMKM kita akan bisa berputar. Kalau kapasitas tidak cukup, mereka PPpasti akan ekspansi. Kalau ekspansi artinya menambah tenaga kerja, membuka lapangan kerja. Jadi intinya ini akan berjalan selama ada permintaan dari pemda," jelasnya. (OL-6)
