Sinergi Pengelolaan Ekonomi dan Keuangan Penting untuk Hadapi Dampak Pandemi

SINERGI dan kolaborasi pengelolaan dampak ekonomi dan keuangan yang adil dan selaras dalam menghadapi pandemi covid-19 merupakan hal penting. Hal itu dapat memperluas dan memperkuat proses pemulihan global.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Opening 1st Finance Minister and Central Bank Governor Meeting G20, Kamis (17/2). Dia menyatakan, kebijakan fiskal dan moneter berkaitan erat dalam menekan dampak buruk pandemi covid-19.

Karenanya, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antarnegara menjadi krusial untuk memitigasi tantangan tersebut. Pasalnya, dampak dari pandemi telah meninggalkan luka bagi perekonomian seluruh negara. Bila itu tak ditangani bersama, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi dunia tak akan merata dan menyebabkan adanya negara yang tertinggal.

"Gangguan tersebut termasuk pengangguran yang tinggi, investasi yang lemah, produktivitas yang rendah, jika tidak ditangani dengan baik dan cepat, kita akan terlambat melepaskan bekas luka yang tahan lama," imbu Sri Mulyani.

"Bekas luka ini dapat menghambat pemulihan sektor swasta serta menyebabkan dampak jangka panjang pada keuangan. Hal ini juga dapat mempengaruhi baik sektor riil maupun sektor keuangan. Pada akhirnya, ini akan menghambat kemajuan menuju pertumbuhan yang kuat dan tangguh," tambahnya.

Indonesia, lanjut Sri Mulyani, memandang penting untuk memastikan negara dunia pulih bersama guna menghindari ketidakseimbangan kebijakan, merencanakan exit strategy, dan memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga tidak ada yang tertinggal.

Sebab, pandemi covid-19 telah menjadi peringatan keras bagi dunia mengenai kerentanan ekonomi global dari guncangan nontradisional. Belum selesai dengan pandemi, dunia kembali dihadapkan pada tantangan perubahan iklim yang digadang memiliki dampak lebih buruk.

"G20 harus berperan dalam memerangi perubahan iklim, tidak hanya untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga menemukan cara untuk meningkatkan dan mengarahkan lebih banyak pembiayaan untuk investasi berkelanjutan serta teknologi yang memfasilitasi aksi iklim," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan perlunya komitmen negara anggota G20 untuk menyesuaikan dan melahirkan transisi yang terjangkau. Inisiatif pembiayaan berkelanjutan dinilai akan menjadi inti untuk mencapai tujuan tersebut.

Negara anggota G20 harus memanfaatkan sumber keuangan internasional dan membuka investasi sektor swasta jika ingin mewujudkan transisi hijau yang diidamkan. Pasalnya, untuk mencapai ekonomi hijau dibutuhkan infrastruktur memadai dan andal yang hanya dapat dipenuhi dari investasi.

"Dalam kasus Indonesia, kami sedang mempersiapkan banyak kerangka kebijakan untuk mendukung inisiatif keuangan berkelanjutan, termasuk persiapan mekanisme transisi energi. Saya rasa Indonesia tidak sendiri dalam hal ini. Banyak negara lain menghadapi tantangan dan tugas yang sama," jelas Sri Mulyani.

Negara anggota G20, lanjutnya, harus menghadapi perubahan iklim sebagai kepentingan global yang menentukan. Selain itu negara-negara anggota G20 juga diminta untuk tidak meremehkan dampak dari perubahan iklim.

Pembahasan transisi energi hijau merupakan satu dari tiga topik utama yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia. Topik lain yang akan menjadi pembahasan prioritas ialah penguatan arsitektur global dan digitalisasi ekonomi.

Terdapat tiga isu utama di dalam topik penguatan infrastruktur kesehatan global, yakni membangun ketahanan sistem kesehatan dunia, penyelarasan standar protokol kesehatan, dan berbagi pengetahuan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan pandemi di kemudian hari.

Lalu pada topik digitalisasi ekonomi, isu utama yang akan dibahas ialah terkait inklusi keuangan global. Sri Mulyani mengatakan, dalam konteks tersebut, negara anggota G20 mesti mampu mendorong ekonomi berkelanjutan dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi digital. (E-3)