1,5 Tahun, Indonesia Lepas dari Krisis Ekonomi Akibat Pandemi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemulihan ekonomi dari krisis akibat pandemi covid-19 berjalan lebih cepat ketimbang pemulihan pascakrisis 1998. Indonesia disebut hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk keluar dari krisis akibat pandemi tersebut. 

Perekonomian Indonesia saat ini menurutnya telah kembali ke dalam level precrisis dan berangsur membaik. Itu didorong oleh kuatnya fondasi sektor keuangan, dunia usaha, dan kebijakan responsif yang diambil oleh pemerintah. 

Baca juga: Kemenperin Siap Gelar Puncak Acara Indonesia Halal Industry Award 2021

"Untuk covid-19 ini, dengan resilience sektor keuangan, dunia usaha, dan instrumen kebijakan pemerintah, dalam waktu 1,5 tahun kita telah kembali ke precovid GDP (PDB) level," ujarnya dalam Working Lunch: Outlook Ekonomi Indonesia 2022, Rabu (15/12). 

Dia menjelaskan, pada 1998 Indonesia membutuhkan waktu selama empat tahun untuk lepas dari jeratan krisis dan mengembalikan level perekonomian ke posisi sebelum krisis. Namun kali ini fondasi perekonomian nasional telah berubah dan menjadi lebih baik. 

Karenanya, waktu yang dibutuhkan untuk mengerek perekonomian ke level sebelum adanya krisis akibat pandemi menjadi lebih singkat. Hal itu ditunjukkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan kendati persoalan pandemi belum sepenuhnya usai. 

Dalam satu tahun terakhir misalnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia berhasil ditekan menjadi 6,5% setelah sebelumnya mengalami lonjakan hingga ke tingkat 7,1%. Bedanya lagi dengan pemulihan pascakrisis 98, kata Sri Mulyani, ditekannya TPT juga membuktikan pemulihan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat luas. 

"Ini adalah langkah-langkah pemulihan yang bisa langsung dirasakan masyarakat, dan tentu kita berharap ini akan menjadi modal kita di tahun 2022," jelasnya. 

Optimisme pemulihan ekonomi juga menguat lantaran dalam satu tahun ke depan Indonesia menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan pertemuan G20. Pemerintah, kata Sri Mulyani, berharap rentetan pertemuan perwakilan tinggi berbagai negara itu dapat membuat nadi perekonomian Indonesia kembali berdenyut dengan normal. 

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Presidensi G20 Indonesia 2022 akan berdampak pada peningkatan konsumsi domestik sebesar Rp1,7 triliun, penambahan PDB nasional sebesar Rp7,4 triliun, melibatkan UMKM dan penyerapan tenaga kerja hingga 33 ribu jiwa, dan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut akan lebih besar 1,5-2 kali lipat dari acara 2018 annual meeting IMF-World Bank. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, Indonesia memiliki peluang besar untuk pulih kendati tantangan eksternal berpotensi terjadi di 2022. Itu dikarekanan fondasi ekonomi nasional terbilang mumpuni dan memiliki daya tahan untuk menghadapi dinamika yang bakal terjadi. 

"Fundamental ekonomi kita berada di dalam rating yang baik. CAD (current account deficit) kita ranking 18 dari 40 negara, defisit publik nomor 12, dan forex reserve kita ranking 20," imbuhnya.

"Terutama inflasi kita rendah di 1,7%, artinya kita tidak perlu panik dengan inflasi, dan situasi terkontrol. Kita lihat walau nanti akan ada tappering, kita cukup punya cushion untuk menahan, apalagi cost of fund di perbankan kita masih memiliki ruang," pungkas Airlangga. (OL-6)