Internet Merata Sejahterakan Seluruh Rakyat Indonesia

DAMPAK pandemi masih terus terasa hingga kuartal terakhir 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Bila dibandingkan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat 1,13 juta orang. 

Jika dibandingkan dengan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 2,76 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat sebesar 10,19% atau meningkat 0,41% terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97% terhadap September 2019. 

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret-September 2020, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 876,5 ribu orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 249,1 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,38% menjadi 7,88%. Penduduk miskin di perdesaan naik dari 12,82% menjadi 13,20%.

Sedangkan dilihat dari wilayah, persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 20,65%. Persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 6,16%. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (14,75 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (1,02 juta orang).

"Bertambahnya penduduk miskin sebagai akibat dari pandemi tersebut juga menjadi cerminan ada penurunan daya beli masyarakat. Karena tak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, masyarakat akan berpengeluaran di bawah garis kemiskinan," ujar General Manager Enciety Business Consult, Don Rozano dalam keterangan resmi, Kamis (18/11).

Di masa pandemi, keterjangkauan biaya untuk mendapatkan akses internet di seluruh wilayah menjadi tantangan untuk mengatasi persoalan rendahnya connectivity di beberapa provinsi. Semua tentu sepakat bahwa kehadiran internet akan membuka kesempatan belajar dan menumbuhkan kreativitas (creativity) pada talenta muda yang ada di seluruh penjuru negeri. 

Di tengah kondisi seperti saat ini, masyarakat membutuhkan pelbagai terobosan, tidak mungkin lagi hidup seperti biasa. Apalagi menilik data dari BPS bahwa pada Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,07% atau mengalami kenaikan sebesar 1,84% dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 5,23%. BPS juga mencatat, sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja (14,28%) terdampak covid-19. Ada 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran. 

Kurang lebih 0,76 juta penduduk menjadi bukan angkatan kerja dan 1,77 juta penduduk sementara tidak bekerja serta 24,03 juta penduduk bekerja dengan pengurangan jam kerja. "Di saat internet sudah menjadi kebutuhan, tetapi daya beli tidak cukup kuat untuk mendapatkan layanan internet tersebut, ini menjadi tantangan tersendiri baik bagi pemerintah maupun seluruh provider internet," tambah Don Rozano. 

Memang tidak mudah bagi provider khususnya fixed broadband untuk menyiapkan produk internet pada pada kecepatan rendah. Internet service provider (ISP) akan lebih memilih menggarap pasar atau mendorong masyarakat untuk menggunakan internet dengan paket kecepatan tinggi (30 Mbps ke atas). Ini untuk lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan meminimalisasi komplain. 

Meski begitu, masih ada sebagian provider yang tetap berusaha mengakomodasi masyarakat dengan kemampuan terbatas yang membutuhkan internet untuk kebutuhan dasar dengan menyediakan paket di bawah 30 Mbps. Ini salah satunya diupayakan IndiHome yang memiliki jaringan fixed broadband paling luas dan menjangkau seluruh negeri.

Baca juga: UMKM Kuliner Perlu Diperkuat dari Sisi Digital

Kontribusi swasta sebagai tanggung jawab (charity) untuk berperan aktif mewujudkan pemerataan infrastruktur dan keterjangkauan harga internet baik di perkotaan dan perdesaan maupun wilayah tertinggal dan terluar Indonesia masih sangat diharapkan. Ini untuk melengkapi berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam mendongkrak daya beli masyarakat di masa pandemi. (OL-14)