PT Pertamina (Persero) terus mengejar target program transisi energi meski sektor energi mengalami tiga guncangan atau triple shock selama pandemi covid-19. Ini dilakukan Pertamina lewat pembentukan enam subholding yang akan mengurus bisnis perseroan dari hulu hingga hilir.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjabarkan, guncangan itu terdiri dari penurunan penjualan bisnis perseroan yang signifikan sebesar 25% secara keseluruhan. Lalu, arus kas operasi perseroan dipengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah. Yang ketiga adalah guncangan fluktuasi harga minyak dunia yang memengaruhi harga minyak mentah Indonesia atau ICP.
Harga rata-rata ICP pada September 2021 misalnya, ditetapkan pemerintah US$72,20 per barel, naik sebesar US$4,40 per barel dari US$67,80 per barel pada Agustus 2021.
"Kita mengalami triple shock, yang mana ada fluktuasi harga minyak, depresiasi rupiah, sehingga overall pendapatan turun 25%. Kami pun melakukan efisiensi bisnis dan dibantu pembentukan enam subholding Pertamina. Jadi, pandemi ini momentum kita untuk akselerasi transformasi Pertamina," ujar Nicke dalam diskusi virtual yang dikutip Rabu (27/10).
Enam subholding tersebut adalah Subholding Upstream, Subholding Refining dan Petrochemical, Subholding Commercial and Trading, Subholding Gas, Subholding Integrated Marine Logistics, dan Subholding Power and New Renewable Energy (PNRE). Nicke meyakini, subholding ini akan mendongkrak valuasi Pertamina sebesar US$100 miliar di 2024.
Dia menyebut ada perubahan pola kinerja Pertamina setelah adanya restrukturisasi, yang mana masing-masing subholding memiliki tugas berbeda, namun memiliki tujuan yang sama dalam hal transisi energi.
"Dengan enam subholding ini, masing-masing punya fokus dan tanggung jawab sendiri. Ada fokus memperkuat bisnis core kita, bisnis migas (minyak dan gas). Ada yang melakukan ekspansi bisnis lebih luas lagi. Lompatan ini dalam persiapan ke energi terbarukan dan ini semua bisa paralel berjalan," tegas Nicke.
Dirut Pertamina ini menekankan, tiga subholding seperti Subholding Upstream, Subholding Refining & Petrochemical dan Subholding Commercial & Trading harus tetap berjalan di tengah pandemi. Oleh karenanya, Pertamina menginvestasikan sekitar 50% di lini bisnis tersebut.
Pertamina, diakui Nicke, menjadi andalan dalam upaya peningkatan produksi minyak bumi dalam negeri untuk target 1 juta barel minyak per hari pada 2030.
"Kita harus explore cadangan minyak yang ada untuk bumi. Baik dari penambahan kilang, lalu ada petrochemical. Hal ini untuk mengurangi impor migas, agar kita memiliki ketahanan energi mandiri," ucapnya.
Dalam acara peresmian 6 subholding yang digelar Pertamina pada (10/9) lalu, Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar Pertamina terus meningkatkan pelayanan publik dan bisa bersaing dalam value added. Ia juga mengingatkan agar lompatan-lompatan yang sudah berjalan saat ini, tetap terjaga dan sesuai dengan Key Performance Indicator (KPI) di Kementerian BUMN.
“Buktikan kepada dunia, Indonesia juga bisa punya perusahaan yang valuasi-nya mencapai US$100 miliar. Saya memastikan transformasi akan tetap berjalan, karena ini bagian terpenting buat kita sebagai bangsa besar. Tak mungkin kita akan terus menjadi bangsa besar kalau tidak ada ketahanan energi,” imbuh Erick dalam keterangan resmi.
Erick menambahkan, setelah subholding Pertamina sudah terbentuk, menghasilkan kinerja yang positif. Pertamina dinilai berhasil menemukan sumber migas baru hingga 204 juta barel.
"Selama ini kita kekurangan sumber penemuan gas dan minyak. Setelah dikonsolidasi, Pertamina dapat temuan baru 204 juta barel, dan yang terpenting hulu migas ini untung US$1 miliar," ucapnya dalam Launching Produk Bersama Warung Pangan (16/9).
Tak hanya itu, capaian lain dari kinerja Subholding Refinery and Petrochemical juga disebutkan Erick, mencatatkan laba sebesar US$322 juta pada semester I 2021.
Kawal Transisi Energi
Untuk mewujudkan transisi energi, Pertamina menargetkan portofolio energi hijau sebesar 17% dari keseluruhan bisnis energinya pada 2030. Pasalnya, di 2019, portofolio energi hijau Pertamina baru mencapai 9,2%.
Chief Executive Officer Pertamina Power & New Renewable Energy (PNRE) Dannif Danusaputro menilai, subholding PNRE akan menjadi generasi masa depan Pertamina untuk mewujudkan transisi energi, mendukung ketahanan energi nasional, serta mampu mewujudkan Indonesia yang bersih emisi di 2060.
"Pembentukan holding dan subholding di tubuh Pertamina bertujuan agar Pertamina lebih adaptif terhadap lingkungan bisnis. Pertamina akan menjadi pemimpin transisi energi di Indonesia untuk menekan laju perubahan iklim," bilangnya dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.
Untuk mencapai target 17% energi bersih dalam portofolio bisnis Pertamina, subholding PNRE memiliki target untuk mencapai kapasitas 10 Giga Watt (GW) energi bersih pada 2026. Angka ini terdiri dari 6 GW gas to power, 3 GW energi terbarukan di mana termasuk panas bumi di dalamnya, serta 1 GW energi baru.
Dannif berkeyakinan, subholding PNRE berkomitmen penuh mendukung target Pertamina menurunkan emisi karbon sebesar 30% pada 2030 dengan mengedepankan aspek environment, social, and governance (ESG) dalam praktik bisnisnya.
Namun, ambisi pemerintah ntuk transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) untuk mencapai target net zero emission atau nol bersih emisi di 2060, masih terhambat pada ketergantungan pemanfaatn batu bara, kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.
"Kita sadar betul bahwa selama ini energi kita masih tergantung di energi fosil. Di listrik pun masih sangat bergantung dengan energi fosil. Lalu, kita terus-menerus konsumsi BBM (bahan bakar minyak) yang jumlahnya meningkat," ujarnya dalam webinar, Kamis (21/10).
Penggunaan batu bara di Tanah Air dinilai masih menjadi tiang penyangga utama sebagai penyediaan listrik yang dikelola PT PLN. Politisi NasDem itu menjelaskan, dari kapasitas pembangkit listrik terpasang PLN pada 2020 sebesar 63,3 GW, 70% bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara.
Kemudian, soal kebutuhan BBM dalam negeri, kata Sugeng, sebesar 1,4 juta lebih barel per hari. Namun, kapasitas produksi BBM nasional baru mencapai 800 ribu barel per hari. Ada defisit sekitar 700 ribu barel per hari.
"Kebijakan ke depan bukan berarti menghapus sama sekali fosil. Tapi, kita tekan atau bahkan mau kita hapus adalah emisinya, karena menyumbang karbon di udara. Kita memerlukan energi yang bersih dan berkesinambungan," tandas Sugeng. (E-3)
