Kamis 14 Oktober 2021, 15:14 WIB

KKP: Harga Patokan Ikan tidak Mungkin Dimanipulasi

Despian Nurhidayat | Ekonomi
KKP: Harga Patokan Ikan tidak Mungkin Dimanipulasi

Antara
Pelabuhan Perikanan Samudera, Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (9/10/2021).

 

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 86 dan 87 Tahun 2021 tentang produktivitas kapal penangkap ikan tidak serta merta membuat KKP dapat mengubah Harga Patokan Ikan (HPI) dan produktivitas kapal penangkap ikan.

"KKP tidak mungkin memanipulasi HPI dan produktivitas karena kita diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun ke tahun," ungkap Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Trian Yunanda dalam konferensi pers Pelaksanaan PP 85/2021 tentang PNBP Penangkapan Ikan secara daring, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Memprihatinkan, 70 Persen Korban Pinjol di Bandung adalah Ibu Rumah Tangga

Menurutnya, HPI juga telah menjadi salah satu temuan yang mengakibatkan KKP tidak bisa meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Tahun 2020 dari BPK.

Trian menjelaskan, HPI terakhir ditetapkan Permendag Nomor 13 Tahun 2011 dengan menggunakan basis data Tahun 2010. KKP pernah mengusulkan perubahan hingga akhirnya kewenangan itu dipindahkan ke KKP.

Trian mengakui selama 10 tahun terakhir tentu harus ada penyesuaian karena harga-harga barang sudah mengalami kenaikan dan inflasi.

Pihaknya telah mengumpulkan data harga-harga ikan dari 124 pelabuhan perikanan selama beberapa tahun terakhir. Dengan formula yang ada dihasilkan harga patokan ikan yaitu rata-rata harga nasional yang sudah mempertimbangkan hal seperti perbedaan antarwilayah dan antarmusim.

"Sehingga wajar bila suatu daerah harganya lebih rendah dari HPI dan sebaliknya ada daerah lain yang HPI-nya lebih tinggi," pungkasnya. (Des/A-3)

Baca Juga

Antara

KKP Targetkan Ekspor Udang Sambas Hasilkan Rp720 M/Tahun

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 22:12 WIB
KKP menargetkan ekspor udang dari Sambas mencapai 9.000 ton per tahun pada...
MI/Andri Widiyanto.

Pemerintah Tawarkan Tiga Proyek Energi Terbarukan kepada Jepang

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 19:44 WIB
KBRI Tokyo akan terus mendorong kerja sama konkret di sektor energi terbarukan untuk lebih memperkuat komitmen bilateral...
ANTARA

Pemerintah Fokus Hilirisasi Industri Minyak Kelapa Sawit

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 19:42 WIB
Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi pusat produsen produk turunan minyak sawit di dunia pada tahun...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya