Insentif BKPM Perlu Dukungan Komunikasi Antarlembaga

PROGRAM Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) mulai memperlihatkan realisasinya pada empat bulan pertama tahun ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan hingga 30 April 2016, 31 proyek memanfaatkan KLIK dengan nilai investasi Rp55,5 triliun, meningkat dari akhir Maret 2016 sebesar Rp1 triliun untuk dua proyek.

“Itu terdiri dari 10 proyek dalam masa konstruksi dan 21 proyek dalam tahap minat, komitmen, dan perizin­an,” ungkap Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Hutapea dalam Dialog Investasi di Kantor Pusat BKPM, Jakarta, kemarin.

Proyek-proyek itu memanfaatkan lahan seluas 576,64 ha di enam kawas­an industri dengan tahap konstruksi 184,7 ha dan tahap minat mencapai 387,8 ha.

BKPM menargetkan kawasan industri KLIK akan bertambah menjadi 25 kawasan industri dari sebelumnya 14 kawasan industri seluas 10.022 ha. Melalui KLIK, Tamba meyakini target realisasi investasi tahun ini akan tercapai, yakni sebesar Rp594,8 triliun.

Selain itu, dari usul para bupati dan gubernur, ada 54 kawasan industri yang berpotensi dapat fasilitas itu. Namun, BKPM melihat dari 54 kawasan itu, hanya 48 kawasan di 20 provinsi yang mungkin dapat fasilitas itu.

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menilai komunikasi dan koordinasi antara BKPM dan kementerian teknis terkait terutama dengan Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Komnas Kawasan Industri, dan HKI mesti jelas.

Menurutnya, HKI dengan 70 anggota terdaftar itu berharap di masa depan, setiap provinsi di Indonesia mempunyai minimal satu kawasan industri.

Lebih jauh, Managing Director PT Modern Industrial Estate Tonny Hadhiwalujo menilai masalah premanisme dan pembebasan lahan perlu ditangani lebih serius. (Ire/E-3)