Tabu, Bergantung pada Dana Desa

SETIAP desa mesti mendorong diri untuk menghidupkan lagi aset-aset yang dimiliki.

Tak hanya aset berupa fisik, tetapi juga aset sosial dan budaya yang selama ini belum berkembang.

Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Ahmad Erani Yustika, hal itu demi mewujudkan desa mandiri di Tanah Air.

Dengan pola pikir tersebut, desa diharapkan tak lagi bergantung pada alokasi dana desa dari pemerintah.

"Dari waktu ke waktu aset desa menurun akibat mekanisme pengisapan ekonomi desa yang terus berlangsung, hukum yang tidak adil, lalu harmonisasi desa juga mulai tergerus," ujarnya saat berkunjung ke kantor Media Group di Kedoya, Jakarta, Rabu (20/4).

Padahal, kata dia, salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa ialah mewujudkan desa mandiri.

Jika hanya mengandalkan kucuran dana dari pemerintah, dikhawatirkan malah akan mengalami kemunduran.

"Kami tidak ingin desa teridap ketergantungan terhadap dana desa, seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dana itu. Jangan dana desa menjadi berhala baru," tegas Erani.

Ketergantungan itu juga tidak beralasan karena pada saat yang sama dana desa yang tahun ini mencapai Rp46,9 triliun belum digunakan optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat desa.

Erani menyebut dari evaluasi penggunaan dana desa 2015 sebesar Rp20,7 triliun, hanya 2,59% yang diserap untuk pemberdayaan masyarakat.

Alokasi terbesar, 89,44%, untuk pembangunan infrastruktur desa.

Dalam menyoroti hal itu, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan semestinya dana desa memang difokuskan untuk infrastruktur dasar.

Namun, harus diberi catatan, terutama infrastruktur yang bisa mendorong aktivitas pemberdayaan ekonomi desa.

"Kalau ini bisa dilakukan, percepatan ekonomi yang ada di desa-desa akan serentak terjadi sehingga akan lebih fokus daripada sekarang," ujarnya.

Erani menimpali upaya lain untuk membuat desa lebih mendiri ialah dengan memperkuat pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des).

"Selama tiga tahun ini kita sudah buat 8.000. Kita tidak lagi mengejar kuantitas, tetapi bagaimana BUM-Des itu bisa membantu desa lebih mandiri."

Moratorium pemekaran

Di kesempatan berbeda, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah tengah melakukan moratorium permintaan pemekaran desa di berbagai wilayah.

Saat ini ada permintaan pemekaran 1.800 desa baru sebagai imbas dari naiknya anggaran dana desa.

Tjahjo beralasan, kemampuan fiskal pemerintah terbatas untuk membiayai seluruh desa.

Di samping itu, berbagai alasan usulan pemekaran itu dirasa tidak mendesak.

"Jadi saya mohon maaf bila usulan pemekar-an bupati/wali kota yang disetujui gubernur, saya hambat," kata Tjahjo dalam Musrenbang-nas 2016 di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Bank Indonesia menginisiasi proyek percontohan Desa Digital.

Desa Digital ialah wilayah yang proses penyaluran maupun pemanfaatan dana desanya dilakukan secara elektronik.

Kick-off proyek itu dilakukan hari ini di Desa Sindangjawa, Kabupaten Cirebon. (Jay/Ant/Fat/E-1)