Setelah 4 Tahun, Bakamla Raih WTP dari BPK

BADAN Keamanan Laut (Bakamla) RI berhasil mencatatkan prestasi di bidang keuangan. Setelah menunggu empat tahun, akhirnya Bakamla dinilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) laik mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Alhamdulillah setelah empat tahun berturut-turut mendapat opini disclaimer, Bakamla RI akhirnya dapat merubah opini keuangannya menjadi WTP. Hal itu juga merupakan buah dari dukungan dan koordinasi tanpa henti dengan BPK," ujar Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia saat memberikan official statement dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan di Auditorium BPK, Gedung BPK RI, Jakarta, Selasa (29/6).

Acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L) Tahun 2020 dihadiri oleh seluruh pimpinan lembaga negara yang telah selesai dilakukan pemeriksaan keuangannya oleh BPK RI. 

Menurut Aan Bakamla RI akan terus meningkatkan kinerja dan bersama-sama mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ditemui. Opini WTP menjadi modal untuk mempertahankan mutu tata kelola keuangan yang lebih akuntabel. 

"Bersama ini saya nyatakan bahwa Bakamla RI berkomitmen untuk mempertahankan penilaian WTP yang didapat di tahun ini", tegasnya yang dilantik jadi Kepala Bakamla pada 12 Februari 2020 itu. 

Ia mengaku pencapaian ini tidak mudah karena selama empat tahun sebelumnya Bakamla harus memperbaiki opini keuangan. Sejak dilantik Kepala Bakamla salah satu fokusnya mengubah pola pikir personel. 

Baca juga : Amerika dan Indonesia Bangun Pusat Pelatihan Maritim

Menurut dia, mengubah opini keuangan menjadi lebih baik adalah mungkin dilakukan. Langkah lain dengan menindaklanjuti segala temuan dan memperbaikinya dengan serius serta mengevaluasi temuan. 

Kemudian hal itu didiskusikan secara berkala untuk memastikan perbaikan dapat dicapai. Itu semua, kata Aan, merupakan beberapa kiat suksesnya untuk mendapatkan opini WTP. 

"Serta tidak lupa, kami keluarga besar Bakamla mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran di BPK, karena atas rekomendasi, arahan, dan diskusi-diskusi, Bakamla RI dapat memperbaiki opini keuangannya", tutupnya

Pada kesempatan sama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan opini keuangan sepenuhnya menunjukkan mutu tata kelola K/L. Dengan begitu penilaian BPK bagian dari pertanggungjawaban. 

"Opini hasil laporan keuangan bukanlah hadiah, namun suatu hal yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan masing-masing K/L harus dapat mempertahankan dan terus memperbaiki kesalahan yang ditemui dari waktu ke waktu," pungkasnya. (OL-7)