APBN Tidak Bisa Sendiri Hadapi Pandemi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat berdiri sendiri melawan dampak pandemi covid-19 yang melemahkan ekonomi nasional. Dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak untuk menahan dan membangkitkan geliat perekonomian.

"APBN tidak mungkin bekerja sendirian, karena ini luar biasa bebannya," tuturnya dalam talk show Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, Kamis (25/3).

Oleh karenanya, sejak pandemi merebak di 2020, pemerintah menggandeng Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan dengan dukungan dari DPR untuk bergerak bersama menghadapi pandemi. Upaya bersama itu juga dinilai membuahkan hasil yang baik dan ditunjukkan dengan kontraksi ekonomi yang tidak terlalu dalam.

Di 2020, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh -2,1%. Pertumbuhan minus itu, sebut Sri Mulyani, masih relatif lebih baik ketimbang negara-negara lain yang lebih tinggi.

"Dengan kerja sama luar biasa ini kita bisa menahan kontraksi tidak cukup dalam. Momentum pemulihan sudah terlihat, ini sekarang kita akselerasi di 2021 sehingga kita bisa memberikan kesempatan kerja, mengembalikan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Untuk melengkapi upaya kerja sama itu, pemerintah juga diarahkan Presiden Joko Widodo melakukan reformasi struktural dan mendorong investasi masuk ke Tanah Air. Tujuannya, agar Indonesia tidak semata bertahan di masa pandemi, tapi bangkit dan lebih baik pascapandemi.

Hal itu dilakukan melalui pemberlakukan Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja. "Ini adalah bagian yang melengkapi dari kebijakan APBN, BI, OJK. Reformasi di bidang struktural dilakukan agar Indonesia tidak hanya pulih, tapi juga tumbuh dengan kuat," kata Sri Mulyani.

Selain berkutat dengan persoalan ekonomi yang melemah, pemerintah tidak serta merta meniadakan agenda penanganan kesehatan. Bagi pengambil kebijakan, persoalan kesehatan tetap menjadi prioritas dan syarat utama untuk memulihkan ekonomi Indonesia.

Dari sisi kebijakan anggaran, hal itu dibuktikan sejak pandemi merebak. Pemerintah merespons cepat untuk melakukan pengalihan anggaran ke bidang kesehatan guna memenuhi kebutuhan penanganan pandemi.

"Sekarang kita mengadakan vaksin, anggaran kesehatan itu di 2021 sampai Rp300 triliun, itu dua kali lipat dari tahun sebelumnya," jelas Sri Mulyani. (E-3)