Presiden Ingin Daerah Jaga Inflasi

PRESIDEN Joko Widodo ingin pemerintah daerah memberikan andil yang besar dalam pencapaian target ekonomi nasional.

Dalam Rancangan APBNP 2016, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% dan inflasi dipatok 4%.

Untuk itu, Presiden mengingatkan kepala daerah agar menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing.

Menurutnya, hal itu penting untuk menjaga inflasi sehingga tak menggerus daya beli masyarakat.

"Banyak yang tidak tahu, apa sih inflasi? Apa sih dampak dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi? Kendalikan. Dua ini penting sekali, kunci agar rakyat mudah membeli barang," kata Jokowi ketika memberikan pengarahan kepada para kepala daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/4).

Ia menjelaskan, idealnya pertumbuhan ekonomi harus berada di atas inflasi.

"Misalnya, seperti 2015, ekonomi tumbuh 4,8%, sedangkan inflasi 3,3%. Jadi, ada keuntungan yang didapatkan masyarakat. (Jangan seperti) periode dua-tiga tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi memang di atas 5%, tapi inflasi lebih tinggi."

Di bagian lain, pemerintah akan memberlakukan insentif pajak, kepabeanan, dan cukai untuk pelaku industri di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Insentif itu antara lain tax holiday (pengurangan PPh badan) dan tax allowance.

"Insentif itu diberikan agar investasi di dalam KEK menjadi lebih menarik," ujar Menteri Perindustrian Saleh Husin di Kemenko Perekonomian, Jumat (8/4).

Insentif pengurangan PPh badan tak hanya dilakukan untuk perusahaan yang menjalankan investasi pada KEK, tapi juga berlaku bagi perusahaan yang memperluas usaha.

"Syaratnya, dibuat pembukuan yang terpisah dari investasi sebelumnya dan harus dicari metode pemeriksaan costing-nya," kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution.

Pemberian fasilitas dan kemudahan usaha di KEK juga diberikan untuk barang impor.

Kepala BKPM, Franky Sibarani, mengungkapkan, insentif itu berlaku untuk seluruh KEK.

"Berlaku terhadap tiap-tiap KEK yang ada sembilan." (Pol/Jay/E-1)