Holding Ultra Mikro bukan Akuisisi Tapi Sinergi

DIREKTUR Utama BRI Sunarso menegaskan pembentukan Holding Ultra Mikro yang digagas Kementerian BUMN ini tidak dilakukan dengan akuisisi, dalam artian bukan BRI yang mengakuisisi Pegadaian dan PNM.

"Jadi aksi korporasi ini bukan BRI mengambil dua perusahaan BUMN itu. Bukan akuisisi, membentuk holding. Jadi upaya untuk tidak berjalan sendiri-sendiri. Ini adalah sinergi, memang tingkat kepemilikan. Jadi memang iktikadnya apa yang disasar dan pangsa pasar BRI menumbuhkembangkan yang ada dan mencari ke segmen ke lembaga keuangan formal," kata Sunarso dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (6/3).

Sunarso mengatakan berdasarakan data, terdapat 57 juta UMKM dan baru sekitar 15 juta atau 20% yang pembiayaannya sudah terlayani.

"Selebihnya 30 juta belum terlayani lembaga keuangan kita, 5 juta dilayani rentenir dan ada 18 juta belum terlayani sama sekali. Kita harus bentuk ekosistem, supaya yang 18 juta ini bisa dilayani lebih baik," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan pembentukan Holding Ultra Mikro yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM akan selesai pada kuartal III-2021.

"Secara platform sekarang yang namanya sistem perbankan di Indonesia itu kurang friendly, apalagi yang tidak punya track record. Karena itu, kita Insya Allah kuartal III tahun ini tuntas sinergi BRI, PNM dan Pegadaian supaya salah satunya memastikan dengan daya konkret dan riil pengusaha bisa naik kelas," kata Erick.

Baca juga:  Holding Ultra Mikro Bakal Rampung Kuartal III 2021

Menurutnya, dengan level pengusaha mikro yang naik kelas itu bisa terjadi karena sudah ada sinergi antara tiga BUMN yang fokus pada bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Yang tadinya nasabah PNM Rp1-3 juta tanpa agunan, dengan kita sinergi ini naik kelas Rp20-50 juta pinjamannya. Tapi kita perlu data untuk melihat dia dagang apa? di mana kesulitannya? apa yang perlu di-support? Sekarang saya minta PNM ayo kerja sama dengan pemerintah daerah dan ini sudah mulai dijalankan," ujarnya.

Erick mengatakan naik kelasnya nasabah ini bukan hanya di PNM tapi juga bisa ke nasabah Pegadaian dan BRI.

"Lalu nanti naik kelas di Pegadaian, dan kita harapkan naik kelas ke bank, kita harapkan (mereka) bankable," ucap Erick.

Dia menegaskan, poin selanjutnya ialah perlu menurunkan biaya dana atau cost of fund.

"Hari ini Himbara sudah announce menurunkan lagi bunganya, tetapi itu buat kita (bank Himbara), buat yang di bawah pinjamannya jauh lebih mahal dari kita, ini nggak fair. Nah itulah kenapa dengan sinergisitas itu, kita punya target di nasabah terkecil itu bisa cost of fund atau bunga turun 5-6%. Itu pun masih lebih mahal dari kita yang di sini. Karena itu sinergisitas ini sangat penting," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan akan menggabungkan tiga BUMN yaitu Bank BRI, Pegadaian dan PNM dalam Holding BUMN Ultra Mikro (UMi). Pembentukan holding ini akan diawali dengan aksi korporasi penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue dari Bank BRI.

"Holding dilakukan melalui persetujuan rights issue dari BRI di mana negara akan ambil bagian seluruhnya dengan cara alihkan seluruh sahan Seri B dari PNM dan Pegadaian diserahkan ke BRI," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Nantinya BRI akan menguasai 99,9% saham Pegadaian dan PNM. Dalam skema HMETD, pemerintah akan mengambil bagian seluruhnya dengan cara mengalihkan saham seri B yang dimiliki negara di Pegadaian dan PNM ke BRI. Penyetoran seluruh saham seri pada Pegadaian dan PNM akan dilakukan sesuai dengan PP 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara kepada BUMN.

Partisipasi pemerintah dalam transaksi ini berbentuk non-cash. Pemerintah tak akan menyuntikkan dana segar ke BRI dari APBN. Kepemilikan saham pemerintah di BRI pun tidak akan terdilusi.

Setelah holding terbentuk pemerintah masih akan menguasai ±56,75%-60%. Sementara itu publik masih akan mengusai ±40%-43,25% saham BBRI.(OL-5)