MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti enam isu strategis dalam rapat koordinasi (rakor) percepatan pembangunan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (4/3).
“Rakor ini membahas tentang progres pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi DIY dan ada enam kelompok agenda penting,” kata Luhut dalam keterangan yang dikutip, Jumat (5/3).
Pertama ialah soal pengendalian banjir di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Kapasitas saluran drainase di kawasan bandara dianggap tidak mampu menampung debit banjir Sungai Bogowonto dan Serang.
Adanya proyek pengendalian banjir diharapkan mampu melindungi dan mengamankan kawasan strategis YIA dari banjir seluas 600 hektare serta kawasan pertanian dan permukiman seluas 2.000 hektare. Hal ini sebagaimana disebut dalam paparan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam rakor tersebut.
Progres infrastruktur yang kedua ialah persoalan jalan di antaranya Jalan Tol Jogja-Bawen, Jalan Tol Solo-Jogja-Kulon Progo, Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), Jalan Temon (Kulon Progo)-Borobudur, dan Jalan Prambanan-Gading.
Luhut berharap ruas tol tersebut dapat mengefisiensikan waktu tempuh, menjadi konektivitas antarkawasan strategis pariwisata nasional di Yogyakarta dan sekitarnya sekaligus mendukung pertumbuhan dan membangkitan ekonomi.
Baca juga:
Pembahasan ketiga yang menjadi prioritas pihaknya adalah Pelabuhan Perikanan (PP) Tanjung Adikarto. Pelabuhan ini didesain dapat memuat 400 kapal dengan 5 ribu nelayan setiap tahunnya dengan produksi tangkapan sebesar 27,4 ribu ton per tahun atau senilai Rp276 miliar per tahun.
Pelabuhan ini diketahui dikerjakan sejak tahun 2000 dan sudah selesai tahun 2014, tetapi belum beroperasional akibat sedimentasi pasir yang menutupi pintu alur masuk pelabuhan.
“Terkait hal tersebut, pada tahun 2020 Pemerintah Daerah DIY mengajukan perpanjangan breakwater senilai Rp447 miliar untuk mecegah terjadinya sedimentasi agar nantinya kapal dapat masuk,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang hadir dalam rakor itu.
Luhut melanjutkan dengan meminta agar segera dilakukan kajian ulang mengenai desain yang tepat guna untuk mencegah terjadinya penumpukan sedimen pada bagian dalam breakwater. Dia meminta agar kajiannya dapat selesai dalam dua bulan ini.
“Kita perlu mengusahakan agar pembangunan-pembangunan ini dapat selesai tahun 2024, sekalipun nantinya memerlukan pengembangan lebih lanjut. Saya berpesan agar pembangunan infrastruktur harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” pungkas Luhut.
Terkait pengelolaan PP Tanjung Adikarto disambut baik oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
“Kami akan menindaklanjutinya,” kata Sri Sultan.
Baca juga: Saat Idulfitri, TPA Piyungan Libur Dua Hari
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Sutejo menyampaikan solusi untuk menyelesaikan masalah pelabuhan yang berada di wilayahnya tersebut, yakni dengan memperpanjang breakwater.
"Sebelah timur harus lebih menjorok ke laut daripada yang sisi barat," jelasnya.
Progres infrastruktur lainnya yang disoroti ialah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di antaranya Kamijoro, Kartamantul dan Banyusoco. Hal ini disebut memerlukan dukungan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan pada sebagian unit produksi dan dukungan untuk unit air baku agar dapat beroperasi pada tahun 2025.
Persoalan lainnya adalah tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan, yang dianggap perlu untuk segera diselesaikan revitalisasinya sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Nantinya, TPA ini akan melayani area kawasan perkotaan Yogyakarta, termasuk Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Siproyeksikan selesai pada 2024 dan direncanakan untuk ditambah kapasitas penampungannya menjadi 480 ribu ton.
Terakhir, soal penataan Kawasan Aerotropolis, Kawasan Stasiun Tugu, Kawasan Stasiun Lempuyangan, dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gunung Merapi. Penataan kawasan-kawasan ini disebut perlu menerapkan konsep green infrastructure, dengan menerapkan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).(OL-5)
