Wapres: Layanan Ekonomi dan Keuangan Syariah tak Boleh Eksklusif

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta layanan ekonomi dan keuangan syariah tidak menjadi produk eksklusif untuk kalangan tertentu saja. Produk ekonomi dan keuangan syariah diharapkan menjadi pilihan yang rasional bagi masyarakat dan bersifat universal.

“Ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya untuk umat Islam tetapi terbuka untuk semua kelompok masyarakat,” katanya saat pembukaan Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel – Surabaya secara daring, Rabu (3/3).

Baca juga: IMF Nilai Positif Sinergi Otoritas Indonesia Hadapi Pandemi

Ia menyebutkan, sebenarnya Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk perkembangan ekonomi dan keuangan syariah karena merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Apalagi saat ini kelas menengah muslim sudah memiliki halal awareness yang semakin tinggi. “Ini tentunya merupakan peluang untuk menumbuhkan industri halal di antaranya halal food, halal fashion, halal healthcare, halal travel, dan lain-lainnya,” ungkapnya. 

Sayangnya, ungkap Ma’ruf, Indonesia justru hanya menjadi konsumen produk halal dunia di mana untuk memenuhi kebutuhan makanan halal domestik saja harus mengimpor. Pada 2018, Indonesia membelanjakan US$173 miliar untuk makanan dan minuman halal, atau mencapai 12,6% dari pangsa produk makanan halal dunia, dan merupakan konsumen terbesar dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya.

“Jangankan untuk menjadi pemain global, memenuhi kebutuhan makanan halal domestik kita harus mengimpor,” keluhnya.

Karena itu, tambah Ma’ruf, sudah saatnya Indonesia membangun dan memperkuat industri produk halal. Apalagi pasar halal global memiliki potensi yang sangat besar di mana pada 2018, konsumsi produk pasar halal dunia mencapai US$2,2 triliun dan akan terus berkembang mencapai US$3,2 triliun pada 2024.

“Dengan target jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan produk halal domestik, dan dalam jangka panjang tentu menjadi pemain global dengan meningkatkan ekspor kita,” harapnya. 

Ma’ruf menjelaskan, pengembangan industri produk halal menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. baginya, pengembangan industri produk halal ini bukan semata-mata untuk produk halal itu sendiri, tetapi bertujuan untuk untuk menggerakkan industri domestik yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian nasional.

“Selain itu pengembangan industri produk halal juga bertujuan untuk melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok industri halal global (halal value chains),” paparnya. 

Selain itu, tambahnya, pembentukan kawasan-kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri yang sudah ada merupakan salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan. Dengan pembentukan kawasan industri halal, seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service.

“Setelah kawasan industri halal ditetapkan maka tantangan berikutnya adalah bagaimana kita dapat segera mengisi kawasan industri halal ini dengan berbagai produsen industri produk halal. Inilah tantangan yang sesungguhnya,” pungkasnya. (Che)