BNI Permudah Nasabah Bayar Pajak

PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI) menjalin kerja sama perusahaan aplikasi Online Pajak untuk memudahkan para nasabah bank BUMN tersebut membayar pajaknya melalui aplikasi Online Pajak.

Kerja sama itu ditandangani Direktur Perencanaan dan Operasional BNI Bob T Ananta dan pendiri sekaligus Direktur Online Pajak Charles Guinot di Jakarta, Rabu (6/4).

Direktur BNI Bob T Ananta mengatakan, melalui kerja sama itu ada 300 ribu nasabah BNI yang bisa melakukan hitung, setor, dan lapor pajak daring melalui aplikasi Online Pajak.

Selain itu, ada 150 ribu pengguna aplikasi tersebut yang bisa membayar pajak dengan menggunakan akun BNI hanya dengan satu klik.

Menurutnya, melalui kerja sama ini BNI serius dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak yang signifikan karena penerimaan pajak itu memutar roda pembangunan lebih cepat.

"Kami optimistis, dengan kemudahan yang kami tawarkan kepada para pembayar pajak dengan volume besar dan mengutamakan efisiensi tinggi akan mengalihkan pembayaran pajaknya ke BNI," ujarnya.

Selain memberi kemudah-an, kata Bob, kerja sama ini juga dapat berkontribusi meningkatkan jumlah transaksi sebesar 30%-40% di 2016.

Adanya aplikasi pajak itu berpengaruh terhadap pembukaan rekening baru.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Online Pajak Charles Guinot menyatakan kegembiraannya akan kerja sama itu.

Ia berharap dapat berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak bersama-sama.

Di 2015, kata dia, Indonesia tercatat menempati urutan 148 dari 189 negara di dunia untuk urusan kemudahan penuntasan pajak.

Diperlukan 259 jam untuk melakukan hitung, setor, dan lapor pajak, sedangkan di negara Asia Pasifik lainnya, rata-rata hanya dibutuhkan 231 jam.

"Melihat itu, kami tahu kepatuhan pajak merupakan masalah di Indonesia. Kami memiliki misi untuk memberikan kemudahan bagi Indonesia," tandas Charles.

Pada 2016, pemerintah menargetkan Rp1.546,7 triliun dari penerimaan pajak atau 80% dari APBN.

Berdasarkan data BPS 2014, 61,4% penerimaan negara berasal dari perusahaan dan 76.8% berasal dari pajak pertambahan nilai dan bukti potong pajak.

Dari 22,6 juta perusahaan yang terdaftar di Indonesia, 5 juta perusahaan terdaftar sebagai perusahaan kena pajak dan hanya 2 juta yang memiliki NPWP. (Arv/Ant/E-3)