Inpex masih Kaji Skema Darat Masela

KONSORSIUM operator Lapangan Abadi Blok Masela telah menerima surat keputusan pemerintah terkait dengan pengembangan skema fasilitas kilang gas alam cair darat (on shore LNG).

Namun, Inpex Corporation dan Shell Indonesia belum memastikan rampungnya penyusunan rencana pengembangan (plan of development/POD) dengan skema on shore di blok migas tersebut.

"Kami sudah terima surat resmi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perihal penolakan usulan revisi POD-1 dari KKKS Masela," ujar Senior Manager Communication and Relation Inpex Usman Slamet kepada Media Indonesia saat dihubungi, Rabu (6/4).

Dengan begitu, usulan revisi POD-1 Blok Masela berbasis skema terapung (floating LNG plant) yang sebelumnya diajukan telah ditolak dan dikembalikan kepada KKKS.

Dalam surat itu, sambung dia, pemerintah menginstruksikan Inpex dan Shell selaku investor untuk menyusun POD baru dengan skema on shore LNG.

Namun, sebelum menyusun POD baru, pihaknya perlu mencermati latar belakang keputusan dan intensi pemerintah Indonesia.

"Inpex tetap melaksanakan proyek yang paling ekonomis dan paling dapat diterima secara teknik. Di samping melakukan kajian pengembangan, kami juga akan mengonfirmasi latar belakang keputusan ini," tuturnya.

Karena itu, pihaknya terus berkomunikasi intensif dengan Shell Indonesia, SKK Migas, dan Kementerian ESDM.

Sebelumnya Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menyebut, selain meminta waktu untuk mencerna keputusan, operator Blok Masela beren-cana mengajukan usulan insentif kepada pemerintah.

"Masih terlalu dini untuk bicara detail project schedule atau usulan insentif. Saat ini kami fokus memahami proyeknya terlebih dahulu," pungkas Usman.

Inpex Corporation memulai eksplorasi Blok Masela sejak 1998, dengan investasi US$1,2 miliar (Rp16,2 triliun).

Pada 2010, Inpex mendapatkan persetujuan POD dari pemerintah dengan skema kilang gas alam cair di laut (off shore) berkapasitas 2,5 juta ton per tahun (2,5 mtpa).

Seiring dengan penemuan cadangan terbukti yang bertambah dari 6,97 juta kaki kubik (tcf) menjadi 10,73 tcf, investor kembali mengajukan revisi POD 1 dengan kapasitas FLNG 7,5 mtpa.

12 ribu SDM lokal

Proyek kilang LNG darat Blok Masela harus semaksimal mungkin memberi manfaat bagi pengembangan daerah dan ekonomi nasional.

Karena itu, Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan 12 ribu sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pengelolaan Blok Masela.

"Saya sudah ketemu dengan Rektor Universitas Pattimura dan juga politekniknya, sudah saya sampaikan ada kebutuhan ini," kata Presiden Jokowi setelah meresmikan Pelabuhan Tobelo di Halmahera Utara, Maluku Utara, kemarin.

Kebutuhan 12 ribu pekerja itu hanya terkait dengan keteknikan, belum termasuk SDM pendukung yang lain.

"Untuk Masela kan operasi kira-kira 8 tahun lagi, tapi SDM harus disiapkan dari sekarang supaya jangan sampai nanti diambil oleh misalnya yang di Jawa atau asing. Saya kira kita ingin proyek besar seperti Masela berguna untuk pengembangan wilayah terutama di Indonesia Timur," tukas Presiden. (BR/Ant/E-4)