Rabu 24 Februari 2021, 23:55 WIB

Peningkatan Anggaran PEN Harus Diiringi Perbaikan Penyaluran

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Peningkatan Anggaran PEN Harus Diiringi Perbaikan Penyaluran

Antara
Ilustrasi

 

PEMERINTAH telah meningkatkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi Rp699,43 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp688,33 triliun.

Mencermati hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, penaikan dana PEN itu harus diiringi dengan upaya perbaikan penyaluran stimulus tersebut.

"Belajar dari tahun lalu, peningkatan anggaran PEN juga harus diikuti dengan upaya perbaikan penyalurannya. Pasalnya, ada pos yang anggaran PEN-nya tidak optimal. Seperti anggaran kesehatan," ungkap Yusuf kepada Media Indonesia, Rabu (24/2).

Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi anggaran program PEN 2020 hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp579,78 triliun atau setara dengan 83,4%, dari jumlah pagu Rp695,2 triliun.

Dana PEN untuk anggaran kesehatan pun pada tahun lalu hanya terealisasi sebesar 63,8% atau Rp63,51 triliun dari total pagu 99,5 triliun.

Pandemi covid-19 sejak 2020, kata Yusuf, bersifat unprecendented atau tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun, untuk tahun ini, pemerintah diminta sudah mempunyai rancangan kebijakan yang lebih matang.

"Padahal dalam konteks penangangan pandemi justru anggaran kesehatan inilah yang penting sebagai upaya menanggulangi Covid-19," ucapnya.

Selain itu, dia juga menyoroti soal ketepatan penerima data pada anggaran perlindungan sosial yang perlu menjadi perhatian.

"Seperti yang kita tahu, salah satu poin evaluasi dari penyaluran perlindungan sosial di tahun lalu ialah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak diperbaharui oleh banyak pemda," jelas Yusuf.

Padahal, lanjutnya, DTKS ini menjadi kunci agar penyaluran dana PEN perlindungan sosial khususnya bansos bisa tersalurkan dengan baik.

Disatu sisi, terkait program PEN soal penjaminan modal kerja yang diberikan kepada industri pelaku usaha atau padat modal, dianggap sudah baik oleh Yusuf.

"Saya kira ini inisiasi yang bagus, hanya saja menurut saya perlu diawasi penyalurannya agar pos ini bisa berjalan dengan relatif baik, artinya pengusaha yang betul-betul membutuhkan," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

MI/Rommy Pujianto.

Kemenaker Minta Pengusaha Bayar THR Tujuh Hari sebelum Hari Raya

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Senin 12 April 2021, 14:30 WIB
Kesepakatan dilakukan secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya...
Antara

Ini 24 Fatwa MUI Terkait Pasar Modal Syariah di Indonesia

👤Despian Nurhidayat 🕔Senin 12 April 2021, 13:50 WIB
SAMPAI akhir tahun 2020, MUI telah mengeluarkan fatwa terkait pasar modal syariah sebanyak 24...
MI/Susanto

4 Korban Luka Berat Kebakaran Balongan Telah Pulang

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 12 April 2021, 12:35 WIB
Hendri memastikan korban luka berat atas kejadian kebakaran Kilang Balongan pada Senin (29/3) lalu juga akan mendapat bantuan berupa...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya