Peningkatan Anggaran PEN Harus Diiringi Perbaikan Penyaluran

PEMERINTAH telah meningkatkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi Rp699,43 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp688,33 triliun.

Mencermati hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, penaikan dana PEN itu harus diiringi dengan upaya perbaikan penyaluran stimulus tersebut.

"Belajar dari tahun lalu, peningkatan anggaran PEN juga harus diikuti dengan upaya perbaikan penyalurannya. Pasalnya, ada pos yang anggaran PEN-nya tidak optimal. Seperti anggaran kesehatan," ungkap Yusuf kepada Media Indonesia, Rabu (24/2).

Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi anggaran program PEN 2020 hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp579,78 triliun atau setara dengan 83,4%, dari jumlah pagu Rp695,2 triliun.

Dana PEN untuk anggaran kesehatan pun pada tahun lalu hanya terealisasi sebesar 63,8% atau Rp63,51 triliun dari total pagu 99,5 triliun.

Pandemi covid-19 sejak 2020, kata Yusuf, bersifat unprecendented atau tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun, untuk tahun ini, pemerintah diminta sudah mempunyai rancangan kebijakan yang lebih matang.

"Padahal dalam konteks penangangan pandemi justru anggaran kesehatan inilah yang penting sebagai upaya menanggulangi Covid-19," ucapnya.

Selain itu, dia juga menyoroti soal ketepatan penerima data pada anggaran perlindungan sosial yang perlu menjadi perhatian.

"Seperti yang kita tahu, salah satu poin evaluasi dari penyaluran perlindungan sosial di tahun lalu ialah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak diperbaharui oleh banyak pemda," jelas Yusuf.

Padahal, lanjutnya, DTKS ini menjadi kunci agar penyaluran dana PEN perlindungan sosial khususnya bansos bisa tersalurkan dengan baik.

Disatu sisi, terkait program PEN soal penjaminan modal kerja yang diberikan kepada industri pelaku usaha atau padat modal, dianggap sudah baik oleh Yusuf.

"Saya kira ini inisiasi yang bagus, hanya saja menurut saya perlu diawasi penyalurannya agar pos ini bisa berjalan dengan relatif baik, artinya pengusaha yang betul-betul membutuhkan," pungkasnya. (OL-8)