Presiden Ogah Bergantung Tax Amnesty

PRESIDEN Joko Widodo tidak ingin capaian penerimaan negara bergantung pada lolos atau tidaknya aturan pengampunan pajak (tax amnesty) di parlemen. “Ada atau tidak ada, kami sudah buat kalkulasi. Artinya, tidak ada ketergantungan dengan tax amnesty,” ujarnya saat memberi pengarahan di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (29/3).

Dalam APBN 2016, penerimaan pajak dibidik Rp1.360,2 triliun. Ia mengakui pemerintah tengah berhitung ulang atas target itu. Namun, ia mengarahkan kepada pimpinan kantor wilayah pajak se-Indonesia agar penerimaan pajak tahun ini bisa sesuai target. ”Semua harus diperlakukan sama. Kalau yang belum bayar pajak ya harus bayar,” tegasnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengamini, andai tax amnesty batal dijalankan, pemerintah punya alternatif. “Kalau tax amnesty tak dilakukan, kami pastikan penegakan hukum jalan.”

Lebih lanjut, pihaknya dan Kementerian Komunikasi dan Informasi tengah menyusun aturan agar perusahaan e-commerce berbadan usaha tetap (BUT). Dengan begitu, penarikan pajak dari subjek-subjek pajak di sektor baru itu kian mudah. “Transaksinya bisa kena PPN dan perusahaannya sendiri harus bayar PPh badan. Mau perusahaan raksasa, mau perusahaan kurcaci, kena pajak.”

Di tempat terpisah, peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Adhamaski Pangeran mengatakan, ketidakpastian aturan tax amnesty membuat pemerintah harus putar otak untuk menambah penerimaan. Ia mengusulkan reformasi belanja yang fokus pada efektivitas dan efisiensi. Opsi lainnya adalah pelebaran defisit.

Ekonom CORE Akhmad Akbar Susamto menambahkan pemerintah sebaiknya menjaga momentum fiskal dengan menyegerakan revisi APBN 2016. “Indikator-indikator makroekonomi saat ini posisinya jauh berbeda dari yang telah ditetapkan.” (Jay/Pol/Arv/E-2)