Penghapusan BBM Premium Dinilai Dapat Dimulai dari Pulau Jawa

KETUA Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium bisa segera diterapkan pemerintah di Pulau Jawa terlebih dahulu dalam rangka mengendalikan pencemaran udara.

Menurutnya, dengan hadirnya bahan bakar Premium dengan oktan rendah (Research Octane Number/ RON) 88 dianggap tidak ramah lingkungan.

"Saya kira cara paling fair yaitu di bagian darat atau di Pulau Jawa secara bertahap premium dikendalikan ketat atau tidak dipakai terlebih dahulu. 50% kontribusi BBM itu ada di Jawa," ungkap Tulus dalam acara Journalist on Duty Media Indonesia dalam IG Live, Senin (21/12).

Setelah Jawa diterapkan, Tulus menyebut, perlahan penghapusan BBM jenis Premium diterapkan di wilayah Indonesia bagian Timur.

Tulus mengungkapkan, alasan masyarakat masih menggunakan premium untuk kendaraannya karena dianggap paling murah dibandingkan jenis BBM lainnya. Padahal, ungkapnya, dampak penggunaan premium tersebut ternyata merugikan lingkungan.

Baca juga : Ekonomi Indonesia Diramal Tumbuh 3,4% Tahun Depan

"Banyak masyarakat yang memiliki pemahaman rendah terkait dampak lingkungan akibat premium ini. Padahal semakin RON-nya rendah, emisi bakal tinggi, begitu sebaliknya. Penggunaan itu juga lebih boros daripada Pertalite atau Pertamax," jelas Tulus.

Senada, Pimpinan Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengaku setuju dengan rencana penghapusan BBM jenis premium yang sempat dilontarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beberapa waktu lalu.

"Sebagai wakil rakyat saya setuju BBM RON rendah dihapus. Tapi harus segera diganti dengan RON tinggi dengan harga tetap terjangkau," kata Sugeng.

Menurutnya, jika harga BBM masih tinggi akan berdampak pada peningkatan kebutuhan pokok. Namun disatu sisi bila harga bahan bakar kendaraan terlalu rendah dapat berefek pada bisnis hulu seperti kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan migas, lifting minyak dan lainnya.

"Ingat cadangan minyak kita hanya 2,5 miliar barel. Kita harus optimalkan penggunaan BBM dan juga jangan hanya terpaku pada impor," pungkas Sugeng. (OL-7)