Sri Mulyani: Kesenjangan Teknologi Terjadi di Indonesia

MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menuturkan Indonesia masih memiliki kesenjangan pemanfaatan teknologi di kalangan masyarakat. Padahal, di tengah pandemi pemanfaatan teknologi dan aksesnya yang mudah menjadi penting lantaran adanya pembatasan berbagai kegiatan fisik.

“Akses internet masih menjadi kemewahan bagi sebagian orang atau beberapa wilayah. Misalnya, pembelajaran online telah dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan siswa. Selama periode social distancing, tidak semua siswa memiliki akses internet. Beberapa bahkan kita buta huruf secara digital, membuat mereka rawan mengalami kehilangan pendidikan, saat terjadi pandemi,” ujarnya saat memberi sambutan dalam kegiatan Southeast Asia Development Symposium (SEADS) bertajuk The New Normal: Driving Economy Through Digital Information secara virtual, Rabu (21/10).

Baca juga: Erick Thohir Perbesar Komposisi Perempuan di BUMN

Oleh karenanya, imbuh dia, investasi di bidang teknologi digital akan terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Pararel dengan upaya itu, sejak pandemi merebak pemerintah dipaksa untuk melakukan transformasi digital karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Transformasi digital itu dilakukan melalui pemberian subsidi berupa internet gratis kepada siswa, guru hingga pendidikan tinggi guna mengadaptasi kegiatan belajar mengajar dari rumah. Kebijakan itu juga dibarengi dengan pemberian diskon subsidi listrik bagi masyarakat miskin di Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah melakukan transformasi digital secara cepat.

Langkah transformasi itu, kata Sri Mulyani, sejatinya telah dilakukan sejak 2019 kala pemerintah berhasil membangun jaringan fiber optik sepanjang 25 ribu kilo meter yang melintangi Indonesia. 

“Ini mendukung tidak hanya pertukaran data berkualitas tinggi untuk komunikasi yang diusulkan, tetapi juga untuk memberikan gabungan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah,” jelas dia.

Komitmen pemerintah untuk melakukan transformasi digital juga tercermin dalam penganggaran di bidang teknologi dan informatika dalam APBN 2021. Itu ditujukan untuk membuat 12.000 desa terkoneksi dengan internet dan ikut menikmati buah transformasi digital yang dilakukan.

“Tujuannya agar transformasi digital ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan untuk mengikuti industri 4.0, kami akan memastikan bahwa infrastruktur akan mengarah ke daerah paling terpencil,” pungkas dia.

Di kesempatan yang sama, Presiden Asia Development Bank (ADB) Masatgusu Asakawa menyampaikan, setidaknya ada lima hal yang dapat dilakukan tiap negara untuk menekan kesenjangan digital.

Pertama, pemerintah harus memastikan kesenjangan digital dapat tertangani melalui kebijakan yang dapat mendukung investasi infrastruktur digital. “Untuk ini, kita harus menutup kesenjangan digital, dan memperluas investasi yang ada dalam infrastruktur kita ini. Dengan membangun infrastruktur broadband seluler yang lebih banyak dan lebih berkualitas serta memastikan akses internet yang terjangkau, dan langkah-langkah cakupan juga dapat meningkatkan akses ke layanan sosial dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, serta akses ke layanan keuangan,” ujarnya.

Kedua, pemerintah perlu membuat kebijakan pemulihan ekonomi ‘hijau’ yang tangguh. Kebijakan itu, kata Asakawa, dapat dibarengi dengan mempromosikan investasi teknologi seperti kendaraan berwawasan lingkungan yang bebas polusi yang bermuara pada pengamanan pasokan energi.

Ketiga, pemerintah perlu memahami dan menangkap peluang yang ditawarkan oleh dunia internasional pascapandemi. Untuk mencapai titik itu, konektivitas digital lintas batas perlu dikembangkan. Keempat, negara berkembang juga perlu memperkuat kapasitas kelembagaan guna memobilisasi sumber daya domestik yang akan berdampak pada keberlanjutan transformasi digital.

Baca juga: Kementan Ungkap Strategi Pengembangan SDM di Webinar UGM

“Terakhir, untuk mendukung semua langkah yang saya jelaskan, negara-negara harus dengan penuh semangat mengembangkan dan menggabungkan usaha kecil dan menengah, dengan kewirausahaan dan teknologi. Untuk tujuan ini, sangat penting bagi negara-negara untuk membantu mengumpulkan akademik keuangan dan ekosistem bisnis yang dapat menciptakan basis industri yang canggih,” imbuh Asakawa.

“Persis seperti Silicon Valley, Shinsen, dan Kyoto. Melakukan hal itu akan membantu menyiapkan panggung untuk teknologi versus pertumbuhan masa depan, dan kebutuhan untuk mengubah posisi Asia Tenggara untuk era digital baru, tentu saja, teknologi ini dapat berfungsi sebagai penopang di tenggara, Asia Tenggara sebagai pemulihan dari Covid-19,” pungkas dia. (OL-6)