Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEMENTERIAN Koperasi dan UKM tengah menyiapkan model bisnis korporasi petani dan korporasi nelayan yang diharapkan dapat direplikasi di berbagai tempat di tanah air.
“Kami menyiapkan ‘piloting business model’ korporasi petani atau nelayan yang kami replikasi di berbagai tempat; ada beberapa, misalnya beras seluas 800 hektar di Demak, kelapa sawit di Pelalawan Riau, serta beberapa komoditas lain yang bagus untuk piloting kerja sama antar kementerian,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam jumpa pers setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, dengan topik “Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi” dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (6/10).
Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Belanda, misalnya, untuk mengembangkan model koperasi pertanian yang dapat dijadikan model bisnis koperasi di tanah air.
Teten berharap pengembangan koperasi yang lebih modern akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani atau nelayan, yang akan dapat memetik profit dari bisnis model yang dikembangkan.
“Tidak bisa lagi petani, nelayan, dan UMKM berusaha sendiri secara perorangan, dalam skala kecil, tapi harus bergabung dalam skala efisien, sehingga kami dorong mereka untuk bergabung dalam koperasi,” ujarnya.
Menurut Teten, Kemenkop UKM akan mengembangkan model bisnis misalnya untuk petani sawit di Pelelawan, Riau, yang didorong untuk berkoperasi untuk kemudian membangun pengolahan CPO.
Baca juga : Presiden Terus Dorong Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan
Selain itu, petani beras di Demak, Jawa Tengah, didorong untuk mengembangkan sawah seluas 100 hektar untuk produknya yang diekspor, dan sebagian masuk ke pasar ritel domestik. Bahkan ketika permintaan terus meningkat, para petani tersebut dapat memperluas lahan usaha hingga 800 hektar.
“Mereka berkoperasi, kemudian membentuk PT dan membangun pabrik besar modern, dengan investasi hingga Rp40 miliar, dengan Rp12 miliar di antaranya diperoleh dari koperasi petani. Model seperti ini nanti kita integrasikan ke sistem pembiayaan KUR untuk petani penggarap dalam mengembangkan padi,” tutur Teten.
Teten mengatakan pihaknya juga akan memperkuat koperasi sebagai korporasi petani dan nelayan dari sisi pembiayaan, dengan menyediakan dana bergulir dari LPDB-KUMKM.
“Koperasi diperkuat pembiayaannya dari LPDB-KUMKM, jadi koperasi beli gabah, dan baru diolah RMI, dan nanti yang menjual ke market adalah koperasi, agar petani mendapat keuntungan dari seluruh proses; sejak penanaman, pengolahan, sampai dengan ‘end product’, seluruhnya dikelola petani; jadi bantuan pupuk, bibit, sampai pembiayaan, bisa dikelola untuk produktivitasnya,” pungkasnya.
Ke depan, pihaknya juga akan mereplikasikan model bisnis serupa ke komoditas yang lain termasuk garam, ikan, dan lainnya, dengan menggandeng kementerian/lembaga lain, termasuk BUMN. (OL-2)
Perluasan kerja sama dengan PT Pos Indonesia menjadi strategi bagi Kemenkop UKM untuk mengimbangi maraknya toko-toko atau ritel modern yang berpotensi mematikan usaha UMKM.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus berupaya memberikan program-program unggulan kepada wirausahawan sebagai bentuk dukungan.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkapkan salah satu syarat Indonesia menjadi negara maju adalah rasio wirausaha mencapai 4% dari jumlah angkatan kerja.
Pengembangan kapasitas SDM adalah kunci untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing dan mandiri.
Kata Teten, kampus diajak bekerja sama sebagai upaya untuk menjadikan civitas akademika ini sebagai pabrik wirausaha guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Penurunan jumlah koperasi karena Kemenkop UKM fokus terhadap pembenahan kualitas koperasi, khususnya koperasi sektor riil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved