Pemerintah Didesak Berikan Stimulus

BERBAGAI stimulus diperlukan untuk membangkitkan sektor properti agar kembali pulih jadi lokomotif ekonomi nasional sebab sektor properti salah satu yang terdampak pandemi covid-19, menyusul perlambatan yang terjadi dalam tiga tahun terakhir akibat krisis ekonomi global.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mendesak pemerintah agar memberi insentif berupa penurunan pajak properti guna membangkitkan sektor properti. Insentif itu berupa penurunan tarif PPh final sewa tanah dan bangunan sebesar 10% menjadi 5% selama pandemi atau untuk jangka waktu antara 12–18 bulan.

“Sektor properti butuh stimulus, dan ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah,” ungkap Totok ketika diskusi virtual 75 tahun Indonesia merdeka, properti penggerak perekonomian nasional, Kamis (17/9).

Kemudian, kata Totok, pihaknya juga meminta penurunan tarif PPh final jual-beli tanah dan bangunan sebesar 2,5% jadi 1% selama masa pandemi atau untuk jangka waktu 12-18 bulan. Berikutnya, penurunan tarif PPN sebesar 10% menjadi 5% selama pandemi atau untuk jangka waktu antara 12-18 bulan.

Bahkan, perlu adanya kelonggaran waktu pembayaran PPh final sewa dan jual beli tanah dan bangunan serta PPN selama masa pandemi atau sampai dengan 9-12 bulan dari batas maksimal pembayaran pajak.

Selain dalam pembelian properti, baik perorangan maupun badan usaha yang sumber dananya belum tercatat dalam SPT dikenai pajak 5%. “Hal ini selanjutnya dapat dimasukkan pada SPT untuk pelaporan pajak tahun berikutnya,” kata Totok.

Totok melanjutkan REI juga meminta pemerintah memberikan insentif lain berupa peningkatan anggaran pada APBN untuk sektor perumahan. Pasalnya, penyerapan anggaran pada industri hunian dipandang mampu menghasilkan nilai ekonomi berkali lipat.

Kesulitan arus kas

Pengamat properti Ali Tranghanda menyatakan saat ini sangat diperlukan tindakan penyelamatan perusahaan pengembang dari kesulitan arus kas.

“Perlu ada insentif pemerintah termasuk pajak-pajak pembelian properti khususnya untuk investor lantaran mereka yang relatif siap daya beli, juga perlu relaksasi pembelian properti untuk konsumen,” kata Ali.

Saat ini pemerintah perlu memikirkan pengembang menengah yang sedang kesulitan cash flow. Dia juga menyampaikan perlu ada paksaan agar bank dapat menurunkan suku bunga KPR dan pinjaman.

Bahkan, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II di DKI Jakarta mungkin akan menurunkan kinerja di sektor properti.

Sebelumnya, selama periode PSBB pertama, properti mengalami penurunan permintaan. Kemudian, banyak orang menunda pembelian properti mereka, bahkan sampai tingkat hunian pun menurun. “Kini pada PSBB fase kedua, mungkin orang akan lebih menunda pembelian,” katanya.

Ali menyarankan bagi pengembang untuk menggarap properti rumah karena masih menjadi incaran masyarakat.

“Berdasarkan survei kami, ada 51,06% masih memilih membeli rumah jika dibandingkan dengan jenis properti lainnya. Minat pembelian tanah kavling juga relatif tinggi sebesar 22,34%, apartemen 11,7%, soho/ruko/rukan 10,64%, dan selebihnya gudang, vila, kondotel, serta lainnya,” pungkas Ali. (S-3)