PEMERINTAH membuka peluang kepada pemerintah daerah mengajukan pinjaman untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sedikitnya ada 37 pemerintah daerah yang telah mengusulkan pinjaman kepada pemerintah pusat hingga hari ini.
Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan periode 13 Agustus lalu, yakni baru ada delapan daerah yang mengusulkan pinjaman.
Adapun total mencapai Rp30 triliun dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. “Padahal, anggaran yang disiapkan Rp10 triliun dari APBN dan Rp5 triliun dari PT SMI,” kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam diskusi Daerah Bangkit, Indonesia Maju di Jakarta, Kamis (27/8).
Terkait dengan hal itu, Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah menyampaikan siap memanfaatkan program PEN dan berencana mengakses dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam bentuk skema pinjaman.
“Pada prinsipnya pengajuan tersebut adalah menjabarkan kebijakan pemerintah pusat dalam hal program pemulihan ekonomi nasional,” kata Nurdin Abdullah dalam keterangannya di Makassar, Jumat (28/8).
Ia menjelaskan, program PEN hadir akibat pemotongan berbagai anggaran, termasuk dana alokasi khusus (DAK) yang ditarik ke pusat serta beberapa programprogram lain sehingga oleh pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mengganti dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.
“Dengan anggaran yang tersedia, lebih banyak yang bermohon daripada yang akan mendapatkan. Maka, kalau kita dapat ini harus disyukuri karena ini adalah pinjaman dengan bunga 0%,” ujarnya.
Pengajuan pinjaman PEN juga diajukan Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp2,05 triliun. Dana tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran dan kompleks perkantoran Pemerintahan Kota Bogor yang baru.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, pengajuan pinjaman itu dilakukan bukan tanpa alasan. Itu karena pemerintah pusat mempersilakan setiap daerah mengajukan pinjaman dalam bunga rendah atau 0% sekaligus mendukung program PEN.
Menurut Dedie, meski telah mengajukan besaran dana yang ingin dipinjam, nilai yang akan dicairkan masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.
Sementara itu, untuk mekanisme pengembalian pinjaman itu nantinya akan diambil dari dana alokasi umum (DAU) sehingga tak membebankan cadangan keuangan daerah.
“Jadi, selama 10 tahun, DAU Kota Bogor dipotong untuk membayar pinjaman lunak sesuai dengan nilai transfer daerah,” ujar dia. (Gan/S-1)
