Dewan Kawasan Batam Dibentuk

PEMERINTAH membentuk dewan kawasan untuk menyelesaikan tumpang-tindih kewenangan di Batam.

Peraturan presiden diterbitkan sebagai payung hukum pembentukan dewan kawasan yang terdiri atas unsur pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan parlemen setempat.

"Dewan kawasan akan membenahi, mengatur, dan juga membuat Batam lebih menarik bagi investor," ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Kantor Menko Perekonomian, Kamis (10/3).

Dewan kawasan yang dipimpin Menko Perekonomian itu akan membentuk badan pengusahaan baru pengganti BP Batam sekarang.

Dewan kawasan juga akan akan mengaudit kinerja BP Batam.

Sampai transisi tuntas, BP Batam tidak dapat mengambil kebijakan apa pun.

"Dunia usaha di kawasan FTZ (free trade zone) yang selama ini mendapat privilege tetap dapat perlakuan sama," janji Pramono. Rencananya, pemerintah akan menyosialisasikan kebijakan pengelolaan kawasan Batam itu hari ini. (Jay/E-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Msyaifullah