Hingga Akhir Juli, Defisit Sudah Mencapai Rp330,2 Triliun

KEMENTERIAN Keuangan mencatat terjadi defisit hingga Rp330,2 triliun atau 2,01% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juli 2020. Defisit itu naik 79,5% dibandingkan realisasi defisit Juli 2019 yang sebesar Rp183 triliun.

“Kenaikan defisit hingga 79,5% dibanding tahun lalu yang sebesar Rp183 triliun. Ini menggambarkan APBN penerimaan kita mengalami tekanan dan belanja naik dan oleh karena itu dampaknya pada defisit APBN akan sangat besar. Di dalam Perpres sampai akhir tahun diestimasi sebesar 6,34%,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/8).

Hingga akhir Juli 2020, tambah dia, realisasi penerimaan negara mencapai Rp922,2 triliun atau setara 54,3% dari target yang ada dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp1.699,9 triliun. Penerimaan itu berasal dari penerimaan perpajakan yang hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp711,0 triliun atau 50,6% dari target sebesar Rp1.404,5 triliun.

Penerimaan perpajakan tersebut tumbuh minus 12,3% dibanding realisasi penerimaan perpajakan pada Juli 2019 yang sebesar Rp810,8 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan itu berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp601,9 triliun atau 50,2% dari target Perpres 72/2020 sebesar Rp1.198,8 triliun. Realiasi tersebut tumbuh minus 14,7% dibanding realisasi Juli 2019.

“Ini lebih dalam dari yang kami perkirakan dan ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan dari sisi faktor-faktor penerimaan pajak,” tutur Sri Mulyani.

Sedangkan penerimaan bea cukai tercatat mencapai Rp109,1 triliun, atau setara 53% dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp205,7 triliun. Meski tumbuh positif, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan tersebut tergolong rendah lantaran hanya mampu tumbuh 3,7%.

Kemudian pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bendahara negara mencatat terjadi pertumbuhan negatif sebesar 13,5% dibandingkan capaian Juli 2019.

Hingga akhir Juli 2020, realisasi PNBP sebesar Rp208,8 triliun atau setara 71% dari yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp294,1 triliun. Akan tetapi bila capaian itu mengalami pertumbuhan minus 13,5% bila dibandingkan dengan realisasi akhir Juli 2019 yang sebesar Rp241,5 triliun.

Kemudian pada sisi belanja, Kementerian Keuangan mencatat telah terjadi realisasi sebesar Rp1.252,4 triliun atau 45,7% dari target Perpres 72/2020 sebesar Rp2.739,2 triliun. Realisasi belanja itu tumbuh tipis 1,3% dibanding realisasi belanja hingga akhir Juli 2019 yang sebesar Rp1.236,3 triliun.

Belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat yang hingga akhir Juli 2020 terealisasi sebesar Rp793,6 triliun atau mencapai 40% dari yang ditargetkan dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp1.975,2 triliun. Itu berasal dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp419,6 triliun dan belanja nonK/L sebesar Rp374 triliun.

“Total belanja di dalam Perpres, ini hanya tumbuh 4,2% dibandingkan belanja tahun lalu. Pada Juli 2019 belanja tumbuh 9,2%. Belanja nonK/L naik hingga 9,5% karena banyak program PEN memang dimasukkan dalam pos belanja nonK/L. Ini menyebabkan belanja nonK/L akan meningkat,” jelas perempuan yang karib disapa Ani itu.

Adapun belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) hingga akhir Juli 2020 tercatat mencapai Rp458,6 triliun atau 60,1% dari target Perpres 72/2020 sebesar Rp763,9 triliun. Itu berasal dari transfer ke daerah yang terealisasi sebesar Rp458,8 triliun dan transfer dana desa sebesar Rp47,9 triliun.

“Posisi APBN hingga akhir Juli, keseimbangan primer kita mengalami negatif Rp147,4 triliun. Ini kenaikan yang sangat besar dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp25,3 triliun. Dari sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp503 triilun, ini naik sangat tinggi dibanding tahun lalu sebesar 115%,” pungkas Ani. (E-3)