Rasa Aman Masyarakat Bisa Dorong Perputaran Ekonomi

KETUA Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menyatakan lesunya daya beli masyarakat di tengah pandemi saat ini lantaran masyarakat, khususnya kalangan menengah ke atas, masih belum mendapat rasa aman.

Menurutnya, daya beli yang menurun bukan lantaran masyarakat tidak memiliki uang melainkan rasa cemas untuk ke luar rumah.

"Yang terjadi sekarang adalah hampir 60% dari ekonomi kita berasal dari consumer spending, dari belanja masyarakat. Nah sekarang masyarakat tidak belanja tapi bukan karena uangnya tidak ada, terutama yang golongan menengah ke atas, tapi karena mereka takut untuk berbelanja," ungkap Budi Gunadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/8).

Budi menyampaikan Presiden Jokowi menyadari betul krisis di sektor ekonomi yang saat ini terjadi bermula dari krisis kesehatan. Itu sebabnya, imbuh Budi, pemerintah memprioritaskan sektor kesehatan agar ekonomi bisa bangkit.

Ia mengatakan Presiden pada beberapa waktu lalu menekankan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekpnomi agar juga memperhatikan golongan masyarakat menengah. Pasalnya, masyarakat kelas menengah ke atas memiliki kecemasan tinggi terkait situasi wabah.

Baca juga : Satgas PEN: Bansos Karyawan Demi Jaga Daya Beli Masyarakat

"Di mata kami, selama rasa aman ini belum terbentuk, selama rakyat kita belum mau kontak fisik keluar dari rumah, maka selama itu pula roda ekonomi kita akan terhambat. Jadi sekali lagi arahan dari Presiden, harus fokus mengembalikan rasa aman masyarakat dengan tata cara yang baru yakni protokol kesehatan," ucap Budi.

Budi juga menyampaikan Satgas PEN yang dipimpinnya mendorong untuk pemberian subsidi dan insentif kepada masyarakat menengah ke bawah dan dunia usaha sambil menunggu rasa aman masyarakat pulih. Satgas juga menargetkan penyaluran berbagai program pemulihan ekonomi akan dipercepat pada kuartal III.

Untuk bantuan sosial (bansos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Budi menyampaikan penyalurannya per awal Agustus ini mencapai 72% atau senilai Rp27 triliun dari total alokasi Rp37,4 triliun.

Untuk program Kartu Sembako, Budi menjelaskan penyalurannya 60% dari pagu anggaran Rp43,6 triliun. Adapun bansos nonreguler yakni bantuan tunai dan nontunai khusus covid-19 dengan alokasi anggaran Rp39,2 triliun, sampai saat ini penyalurannya sudah Rp19 triliun atau 49%. (OL-7)