Rupiah kembali Tertekan

NILAI tukar (kurs) rupiah kembali dalam posisi tertekan. Kasus covid-19 yang terus bertambah dan sentimen negatif dari kemungkinan kebijakan tidak populerdari Presiden Joko Widodo membuat nilai tukar rupiah tembus ke level psikologis Rp14.500 per dolar AS.

"Pasar condong terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meningkatnya pandemi virus korona secara harian sehingga wajar kalau pasar kembali apatis sehingga arus modal asing yang sudah terparkir di pasar dalam negeri kembali keluar pasar," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi seperti dikutip dari Antara.

Selama dua pekan ke belakang, rata-rata penambahan kasus ialah 1.188 orang per hari. Naik jika dibandingkan dengan 14 hari sebelumnya, yaitu 996 orang per hari. Secara bersamaan, Presiden Jokowi kemungkinan akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kurang populer.

Kebijakan tersebut bisa saja berupa pergantian (reshuffle) para pembantunya, bahkan kemungkinan membubarkan lembaga. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, memprediksi rupiah akan mengalami tren pelemahan kembali seiring berlanjutnya pembagian dividen dari emiten.

Kondisi tersebut merupakan situasi musiman di kuartal II dan III yang mana setelah pembagian dividen ada transfer uang milik investor ke negara asalnya.

"Perkiraannya, rupiah akan melanjutkan pelemahan pada sesi perdagangan pekan depan. Perkiraan rupiah di kisaran Rp14.570-Rp14.640," prediksinya kepada Media Indonesia.

Selain itu, pasar juga masih mengamati isu reshuffle kabinet yang terus menjadi bola liar yang ditunggu para pelaku pasar. Menurutnya, jika terjadi keputusan pergantian menteri pada tim ekonomi, akan menjadi sentimen yang positif. Sebaliknya, jika isu reshuffle tidak segera dieksekusi, akan banyak yang cenderung wait and see.

Jaga kekompakan

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah menilai saat ini dibutuhkan kekompakan setiap kementerian dan lembaga untuk meminimalisasi dampak perekonomian akibat pandemi covid-19. Oleh karena itu, ia menilai isu peleburan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) tidak tepat dilakukan.

"Saya kira wacana ini sangat tidak tepat waktu. Saat ini seharusnya kita fokus dan kompak bagaimana mengatasi pandemi dan meminimalkan dampaknya terhadap perekonomian," ujarnya kepada Media Indonesia.

Jika pemerintah memang kecewa dengan kinerja OJK, pembubaran lembaga OJK  bukan alasan yang tepat. Pembubaran sebuah lembaga besar seperti OJK akan menghabiskan energi yang tidak perlu di tengah situasi genting seperti ini.

"Perlu diingat juga tenaga ahli perbankan sudah hampir tidak ada lagi di BI. Hampir semuanya di OJK. Sangat tidak baik untuk upaya kita memulihkan perekonomian di tengah wabah ini," pungkasnya.

Wacana peleburan OJK ke BI mencuat menyusul terungkapnya kekecewaan Presiden terhadap dua lembaga itu. DPR pun dikabarkan sedang menyusun rancangan peleburan kembali dua lembaga tersebut. (E-1)