BANJIR yang kembali melanda banyak wilayah di DKI Jakarta, kemarin, menyebabkan 50% kegiatan bisnis dan perkantoran lumpuh. Pengusaba khawatir masih akan ada banjir yang lebih besar lagi pada musim hujan tahun ini. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar mengemukakan distribusi barang dan jasa terhambat akibat banjir.
"Baik dari lokasi-lokasi menuju pabrik atau dari pabrik menuju pelabuhan, juga yang ke pasar tujuan penyaluran poduk-produk yang dihasilkan oleh industri," jelas Sanny. Ketidakhadiran karyawan karena terjebak banjir di wilayah tempat tinggal dan di perjalanan pun mengakibatkan kegiatan di kantor atau pabrik tidak optimal. Rapat-rapat dibatalkan karena perjalanan peserta terganggu. Sanny hanya bisa berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibantu pemerintah pusat memperhatikan dampak banjir kemarin dan bertindak cepat mengatasi. "Praktis, ini baru permulaan juga. Enggak tahu berikutnya seperti apa."
Sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta sepi pengunjung. Banjir dan genangan air menutup akses masyarakat. "Dampaknya ada, lebih sepi pengunjung ke pusat perbelanjaan," kata Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan ketika dihubungi kemarin.
Sepinya pengunjung ke pusat perbelanjaan merata di Jakarta. Namun, masih ada beberapa pusat perbelanjaan yang aksesnya bebas banjir, seperti Senayan City, Blok M Plaza, dan Kota Kasablanka. Selain penurunan pengunjung ke pusat perbelanjaan yang berdampak pada pendapatan gerai pusat perbelanjaan, kata Stefanus, sejumlah karyawan pusat perbelanjaan berhalangan hadir karena banjir. Menurut dia, banjir memang mengganggu bisnis. Apalagi pelaku usaha di pusat perbelanjaan menghadapi beban, antara lain kenaikan nominal pajak, upah minimum, dan biaya operasi gedung. "Mestinya makin lama probisnis, hal-hal seperti ini (beban) harus dikurangi," cetus Stefanus.
Membaik
Walau demikian, Stefanus menilai penanganan banjir di Jakarta mulai membaik. Untuk mengatasi secara lebih menyeluruh, perlu kerja keras dari para pemangku kepentingan, mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga masyarakat. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta merupakan urusan gubernur. Ia mengingatkan agar Gubernur DKI Jakarta juga tidak henti-hentinya terus mendorong dan melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan banjir tersebut.
"Ya, itu tentu urusan gubernur. Gubernur harus lebih ketat lagi. Kerjanya lebih baik lagi mengatasi semuanya. Masyarakat tapi harus ikut serta," katanya kepada wartawan di Pangkalan Udara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, kemarin, saat hendak bertolak kembali ke Jakarta.