Sinergikan Kebijakan dengan Peta Desa

PEMERINTAH terus berbenah demi meningkatkan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Hal itu sejalan dengan program Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yakni membangun dari pinggiran.

Anggaran besar telah disiapkan. Bila tahun lalu dana desa berjumlah Rp20,8 triliun, pada tahun ini jumlahnya meningkat jadi Rp47 triliun dan akan terus bertambah.

Amunisi lain yang disiapkan agar pembangunan di desa maksimal ialah peta desa.

Itu menjadi peta desa pertama yang dimiliki Republik ini setelah 70 tahun merdeka.

Peta yang kini disusun Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu akan menjadi rujukan bagi sekitar 17 kementerian dan lembaga untuk mengambil kebijakan pembangunan desa.

Menurut Menteri DPDTT Marwan Jafar, peta desa itu akan membantu memvalidasi kategori desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, serta desa mandiri sehingga akan mudah memetakan rencana pembangunan desa yang akan dilakukan.

"Dengan adanya peta desa, kita bisa langsung tahu mana desa yang tertinggal dan mana desa maju. Juga di dalam peta ada potensi kebudayaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya," kata Marwan dalam seminar Membedah Peta Desa di kampus UGM, Yogyakarta, pekan lalu.

Ia mengajak peserta seminar yang terdiri dari akademisi, pemerintah, serta masyarakat bersama-sama membantu BIG memetakan desa.

Rektor UGM Dwikorita Karnawati menyambut baik program peta desa. Selama ini, kata dia, akibat tidak ada peta yang diakui nasional, akademisi sering kesulitan saat akan melaksanakan program pembangunan desa.

"Sampai saat ini, tidak ada standar pembuatan peta desa. Padahal, untuk membangun masyarakat desa, kita harus tahu dulu ruang dan bentuk desa. Saya apresiasi terobosan BIG membuat peta desa," kata Dwikorita.

Citra satelit

Kepala BIG Priyadi Kardono mengatakan pembuatan peta desa itu akan menggunakan citra satelit dengan resolusi tinggi mencapai 50 cm.

Dengan data citra itu, peta akan menggambarkan secara detail batas desa dan informasi lain tentang desa.

"Peta desa yang selama ini ada baru berupa sketsa dan tidak memiliki standar," ujarnya.

Bahkan, dari data citra satelit itu, juga dapat dipetakan rumah yang layak huni maupun yang belum.

Data rumah juga dapat dikembangkan dengan menambahkan data kepala keluarga, jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, hingga jenis kelamin penghuni rumah.

"Sehingga peta itu diharapkan dapat memberikan informasi dasar terkait kebutuhan desa yang berbeda-beda," kata dia.

Hingga saat ini, menurut Priyadi, BIG telah menyelesaikan data citra satelit untuk 1.600 desa dengan luas 925.000 km2.

Data tersebut baru separuh dari seluruh desa di Indonesia yang total luasnya mencapai 1,8 juta km2.

Proses penyusunan peta desa itu, menurut dia, diperkirakan membutuhkan dana mencapai Rp400 miliar.

Pihaknya masih membutuhkan dana Rp200 miliar karena separuh dari pengerjaannya telah selesai dilakukan.

"Pada 2016, akan bisa kita selesaikan 1,8 juta km2 sehingga 2017 bisa kita gunakan data itu untuk menyusun peta," tandasnya. (AT/E-1)