Grand Design Perikanan Kunci Pemulihan

WAKIL Ketua DPR yang membidangi industri dan pembangunan Rachmat Gobel meminta pemerintah lebih memperkuat rancangan besar (grand design) pengembangan sektor perikanan dan hasil laut agar potensinya bisa digarap optimal guna meningkatkan ekonomi rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

Langkah itu menjadi sangat penting karena sektor perikanan mempunyai potensi kontribusi yang besar untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascawabah covid-19.

“Potensi sektor perikanan kita sangat besar, bisa mencapai lebih 60 juta ton per tahun, baik dari penangkapan maupun budi daya. Namun, selama ini belum tergarap optimal sehingga industri perikanan terpaksa impor untuk memenuhi bahan bakunya. Perlu perbaiki grand design kebijakan pengembangan sektor perikanan agar berkontribusi signifikan dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi korona ini,” kata Rachmat Gobel dalam keterangannya, kemarin.

Sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia memiliki potensi perikanan sampai 67 ton per tahun, baik yang berasal dari ikan tangkap maupun ikan budi daya.

Potensi produksi lestari dari hasil tangkapan maksimum (maximum sustainable yield/MSY) mencapai 10 juta ton per tahun, dengan potensi tangkap laut sekitar 9 juta ton dan perikanan tangkap di perairan darat (danau, sungai, waduk, dan rawa) sekitar 1 juta ton per tahun.

Sisanya, sekitar 57 juta ton per tahun ialah potensi perikanan budi daya, baik budi daya laut (marine culture), budi daya perairan payau (tambak), maupun budi daya perairan tawar (darat).

“Dengan potensi tersebut, sektor perikanan harus bisa menjadi salah satu tumpuan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, baik melalui peningkatan nilai tambah hasil produksi nelayan maupun lewat penyerapan lapangan kerja,” katanya.

Namun, lanjut Rachmat, dari pengamat­an dan data, sektor itu masih banyak masalah sehingga potensi ekonominya tidak bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, salah satunya ialah ketidakmampuan melakukan kegiatan perikanan yang lestari.

“Kondisi dan peraturan saat ini belum mendorong sepenuhnya pelaku di sektor ini untuk taat asas dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan zonasi tata ruang,” katanya. (Ant/E-2)