Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
SELAMA penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah, masyarakat dikagetkan dengan membengkaknya tagihan listrik per bulan. Adapun sebelumnya, PT PLN (Persero) menanggapi meningkatnya tagihan listrik pada masyarakat kemungkinan besar disebabkan meningkatnya pula penggunaan listrik selama work from home (wfh). PLN sekaligus mengonformasi tidak benar dugaan adanya kenaikan tarif listrik.
Namun, salah seorang warga Jakarta Shafina Rahmanida, mengeluhkan tagihan listrik di rumahnya yang melonjak hingga 61,5%. Ia mengaku biasanya setiap bulannya membayar listrik sekitar Rp1,3 juta namun pada bulan April kemarin tagihan mencapai Rp2,1 juta.
“Di rumah memang ramai pemakai listrik, ada 8 orang. Tapi sebenarnya menggunakan listriknya gak terlalu banyak meningkat. Gak beda jauh malah. Tapi kenaikannya tinggi banget 61,5%. Sore ini mau telpon PLN buat konfirmasi,” keluhnya pada Media Indonesia, Selasa (5/5).
Lain lagi dengan Maudy Fitri Hutami yang tinggal di wilayah Bandung Raya. Dirinya memiliki bisnis konveksi di rumah. Namun, selama pemberlakuan PSBB, usaha konveksi milik keluarganya tak beroperasi. Anehnya, bukannya tagihan listrik turun justru malah naik.
“Padahal, usaha konveksi gak jalan, karena pegawainya pulang kampung ke Tasik. Biasanya listrik di rumah aku dan ada yang kerja di konveksi tagihan listriknya sekitar Rp240 ribu. Sekarang tanpa ada yang menjahit malah mencapai Rp260 ribu,” ungkapnya.
Meskipun memang dirinya juga melakukan wfh dan tidak ke kantor. Namun, menurutnya ia lebih sering menggunakan ponsel untuk bekerja ketimbang menggunakan laptop yang harus diisi daya terus.
Menanggapi ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, mengatakan kemungkinan PLN memang tidak menaikkan tarif listrik. Karena keputusan menaikkan atau menurunkan tarif listrik membutuhkan kebijakan resmi dari pemerintah.
“Saya percaya tidak ada kenaikan tarif karena kalau naik tarif itu bukan ranahnya PLN langsung tapi juga harus ada regulasi dari regulator. Kalau ini gak ada sama sekli resmi kerputusan resmi dari pemerintah bahwa ada kenaikan tarif,” ujarnya saat ditanya Media Indonesia, Selasa (5/5).
Kemungkinannya, lanjut Tulus, ini memang karena penggunaan listrik yang meningkat sebagai efek dari wfh ini. Ada penggunaan elektronik yang lebih sering daripada biasanya. Selain itu, karena petugas PLN pencatat meetran tak mengecek langsung ke rumah. Lalu konsumen tidak melaporkan meteran terakhir dalam bentuk foto pada PLN menyebabkan perhitungan tagihan dari rata-rata tertinggi penggunaan selama 3 bulan terakhir.
“Jadi saya kira tida bisa dikatakan ada kenaikan tarif. Dugaan saya kalau kenaikannya antara 20-30% itu sebenarnya wajar atau 50%. Tapi kalau 100% baru menurut saya harus konfirmasi ke PLN,” tegasnya. (OL-4)
SEBANYAK 2.821 keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia menjadi sasaran penerima bantuan pemasangan listrik gratis.
PLN IP telah menggerakkan roda ekonomi nasional melalui penyediaan listrik untuk industri, UMKM dan rumah tangga.
Dalam menghadirkan PLN EYE yang memanfaatkan tiang listrik, PLN masih mendapatkan beberapa kendala di lapangan seperti pemeliharaan hingga keamanan bagi penggunanya.
PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) menegaskan komitmen untuk terus mendukung ketahanan energi nasional melalui pasokan LNG yang aman dan berkesinambungan bagi kebutuhan gas dalam negeri.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mendorong program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved