Para Pencari Kerja Mulai Digaji April 2020

PEMERINTAH menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk kartu prakerja yang akan dibagikan mulai April 2020 kepada 2 juta pencari kerja yang baru saja lulus sekolah dan perguruan tinggi.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menuturkan, selain buat mereka, anggaran itu juga diperuntukkan bagi pencari kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan bantuan dana itu, para pencari kerja diharapkan dapat meningkatkan keterampilan melalui pelatihan vokasi sebelum masuk dunia kerja.

"Kita baru bisa mulai paling cepat bulan April. Untuk mencapai 2 juta itu tidak mudah, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin agar target terpenuhi," ujar Moeldoko dalam seminar publik bertajuk Forum Kebijakan Ketenagakerjaan 2020 tentang Peningkatan SDM melalui Kartu Prakerja yang diadakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, kemarin.

Kartu prakerja merupakan salah satu program yang dijanjikan Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2019, bersama dengan KIP kuliah dan kartu sembako murah.

Moeldoko memaparkan, dengan kartu itu, para pencari kerja akan mendapatkan pelatihan keterampilan yang nilainya berkisar Rp3 juta-Rp7 juta, bergantung pada jenis pelatihan yang dipilih pemegang kartu.

Sebagai tahap awal, pemerintah akan membagikan kartu prakerja di wilayah Jabodetabek yang menjadi proyek percontohan program itu.

Setelah mendapatkan hasil evaluasi yang baik, pemerintah akan membagikan kartu prakerja secara masif ke wilayah lain yang ada di Pulau Jawa.

"Jabodetabek dan Jawa Barat itu yang pertama. Setelah itu menyebar. Alasannya memang kalau kita lihat di Jabodetabek jumlahnya cukup besar. Mungkin dalam satu hingga dua bulan ini kita lihat dan kita evaluasi terus," paparnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat memaparkan bahwa APBN 2020 telah mengalokasikan Rp10 triliun untuk 2 juta penerima. Jumlah itu dibagi dalam empat manfaat, yaitu biaya pelatihan sebesar Rp3 juta-Rp7 juta, biaya sertifikasi Rp0-Rp900.000, insentif (gaji) pascapelatihan Rp500.000, dan pengisian survei (3--Rp50.000).

Kelas menengah

Dalam diskusi yang digelar CSIS tersebut, pengamat ekonomi Chatib Basri mengapresiasi komitmen pemerintah menerbitkan kartu prakerja. Menurut Chatib, program tersebut bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para calon pekerja.

"Saya sambut baik kartu prakerja. Human capital memang perlu diperbaiki. Ini satu dari lima prioritas pertama target pemerintahan Jokowi-Amin," ujar Chatib.

Kendati demikian, Chatib menuturkan pemerintah masih punya PR besar agar prog-ram kartu prakerja itu diikuti seluruh calon pekerja, termasuk kelompok kelas menengah. Dikhawatirkan, kelas menengah yang merupakan lulusan SMA ke atas enggan mengikuti program bantuan dari pemerintah itu.

"Berdasarkan data dari Kantor Staf Presiden, 78% penganggur masih berusia muda dan berpendidikan SMA ke atas. Ini harus diperhatikan, karena kalau tidak diatasi, anak terdidik dan menganggur hanya akan menghabiskan waktunya di social media," paparnya. (E-2)