Kartu Pra-Kerja Harus Sasar Calon Pekerja Terdidik

PROGRAM kartu Pra-Kerja yang akan diluncurkan Presiden Joko Widodo harus bisa menyasar calon pekerja terdidik yang saat ini mendominasi jumlah pengangguran di Indonesia.

Menurut Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri,, data dari Kantor Staf Kepresidenan menunjukkan 78% penganggur berusia muda memiliki pendidikan SMA ke atas yang masuk dalam kategori kelas menengah yang cenderung enggan mengikuti program bantuan dari pemerintah.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara dalam dalam seminar publik forum kebijakan ketenagakerjaan 2020 tentang peningkatan SDM melalui Kartu Pra-Kerja yang diadakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Selasa (18/2).

"Pekerjaan yang diciptakan 4 tahun terakhir ini kebanyakan menyerap tenaga kerja lulusan SMP. Sementara yang terdidik justru kesulitan. Ini harus diperhatikan, karena kalau tidak diatasi, anak terdidik dan menganggur hanya akan menghabiskan waktunya di sosial media," paparnya.

Chatib menyebut dari 7 juta jiwa pengangguran di Indonesia, sebanyak 52% diantaranya atau 3,7 juta jiwa berada di rentang usia 18 sampai 34 tahun.

Baca juga : BP Jamsostek DKI Jakarta dan Jala PRT Lakukan Sosialisasi

Sebanyak 90% penganggur muda itu tidak pernah mengikuti pelatihan bersertifikasi dan sebanyak 66% tidak pernah bekerja sebelumnya.

"Persoalan yang berkaitan dengan kelas menengah itu pertumbuhan pendapatannya," jelasnya.

Di sisi lain, ia juga mempertanyakan anggaran Rp5 juta bagi setiap penerima manfaat kartu Pra-Kerja, ia khawatir alokasi dana tersebut ternyata tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat middle class.

"Kalau (alokasi dana) itu buat 9 bulan mau enggak (penganggur muda)? Kalau untuk waktu 3 bulan bisa enggak?," tuturnya.

Meski demikian, Chatib mengapresiasi program yang merupakan 1 dari 5 pioritas pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu. Menurutnya, program tersebut bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para calon pekerja.

"Saya sambut baik kartu prakerja. Human capital perlu diperbaiki. Ini merupakan 1 dari 5 prioritas pertama target pemerintahan Jokowi-Amin," poungkasnya. (OL-7)