Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTUR Jenderal International Rice Research Institute (IRRI), Matthew Morell mengunjungi Agriculture War Room (AWR) Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (18/2).
IRRI merupakan lembaga riset yang mengkonsentrasikan pada komoditas padi, berkantor pusat di Filipina. Salah satu misi yang diemban adalah memastikan keberlanjutan lingkungan pertanian melalui kemitraan dan penelitian kolaboratif.
“Indonesia adalah negara kepualauan yang luas. AWR ini sangat cocok dan bagus bagi Kementan untuk mengetahui kondisi pertanaman lapangan di daerah-daerah. Jadi, Pak Menteri juga bisa dengan cepat mengambil tindakan dan antisipasi,” kata Matthew.
Bagi petani, menurut Matthew, AWR yang interaktif ini juga sangat membantu terutama dalam hal pendampingan yang dilakukan oleh para penyuluh.
“Saya lihat, gambar yang ditangkap oleh kamera cukup detail. Dengan ini, para ahli dari kantor pusat bisa langsung memberikan saran-saran. Teknologi yang digunakan canggih. Saya rasa, negara-negara lain tidak ada salahnya melakukan hal yang sama. Sebagai system kendali pertanaman, AWR sangat menarik untuk dipelajari oleh anggota IRRI yang lain,” katanya.
Untuk diketahui, salah satu varietas padi yang dikenal luas oleh petani Indonesia, yaitu IR 5 dan IR 8 adalah varietas padi yang dikembangkan IRRI. IR sendiri sadalah ingkatan dari International Rice.
Dalam kunjungannya, Matthew Morell didampingi oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Haris Syahbuddin, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri, Tahlim Sudaryanto, Anggota Dewan Pengawas IRRI serta Oliver Benjamin, Kepala Pengembangan Bisnis IRRI.
Senada dengan Matthew, Oliver Benjamin yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Program International Bamboo and Rattan Organisation (INBAR) yang berpusat di Beijing, Tiongkok, mengatakan bahwa Negara-negara seperti Filipina, India maupun negara Asia lainnya bisa menggunakan teknologi yang dipakai AWR untuk mengontrol pertanaman, hama penyakit, lokasi banjir serta pengembangan varietas.
“Selain banyak pulau, pemerintahan yang sudah terdesentralisasi membutuhkan koordinasi dan pengawasan dalam mengelola kebutuhan pangan. AWR ini tools yang efisien untuk hal itu,” ungkap Oliver. (OL-09)
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementan merumuskan lima langkah strategis bersama pelaku industri perunggasan, dengan didukung salah satunya oleh Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN).
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan saat ini pemerintah telah siap untuk mengirimkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 ribu ton ke Palestina.
Peruri memperkenalkan pendekatan smart farming yang memungkinkan pemantauan kondisi lahan secara real-time.
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
LSPR Institute of Communication and Business Jakarta melalui mahasiswa Batch 26 Kelas Excellence mendukung kegiatan pertanian perkotaan di Kampung Anggur RT 09, Jakarta Timur
APAPTF merupakan federasi yang secara aktif terlibat langsung dengan pemerintah Pakistan, dianggap sebagai perwakilan resmi dari seluruh insan pertanian yang ada di negara tersebut.
Dwikorita juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk merespons dinamika iklim yang semakin tidak menentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved