Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini menyatakan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai kredit murah UMI (Ultra Mikro) sebesar Rp1,5 triliun melalui program Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tidak dapat dilanjutkan.
Hal ini lantaran model pembiayaan tidak seperti kesepakatan awal. Menurut PBNU, pricing pembiayaan pada kesepakatan tersebut terlalu tinggi sehingga dinilai tidak membantu pelaku umat.
"Salah satunya pricing pembiayaan bagi pelaku ekonomi mikro sebesar 2% sampai di tangan end user. Yang terjadi adalah pricing yang terlalu tinggi sebesar 8%, bahkan lebih tinggi dari KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang berkisar 6%," kata Helmy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/12).
Dengan pricing pembiayaan yang tinggi tersebut, PBNU menganggap kesepakatan tersebut tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing untuk menjalankan usaha mikro.
Baca juga: Bantah PBNU, Menkeu Tegaskan Telah Salurkan Rp211 miliar
Lebih lanjut, mengenai surat rekomendasi PBNU tanggal 22 Mei 2017 tentang tindak lanjut MoU untuk menjawab permintaan data teknis koperasi atau BMT yang akan ikut dalam program juga tidak dapat diteruskan.
"Namun mengingat rate yang terlalu tinggi, program ini tidak dapat diteruskan. Terlebih pemerintah menunjuk 3 channeling sebagai penyalur, yakni Bahana Artha Ventura, PNM & Pegadaian. Tentu harapan untuk mendapatkan semurah-murahnya kredit mikro menjadi semakin jauh," ungkap dia.
Adapun mengenai kerja sama Kementerian Keuangan dengan beberapa pesantren yang ditujukan sebagai pilot project bukan bagian dari kerja sama yang diharapkan. Helmy mengatakan, LPNU yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan program pun tidak lagi diajak untuk terlibat aktif.
"Dengan demikian tim yang telah dibentuk oleh LPNU pun tidak dapat melakukan monev (monitoring & evaluasi) ataupun upaya peningkatan kapasitas (capacity building) yang sejak awal sesungguhnya sudah dirancang guna menumbuhkan dan menggairahkan para pelaku ekonomi mikro," ujar dia.
PBNU berharap agar kredit murah tercipta sehingga bisa membantu umat dan ekonomi mikro kedepannya.
"Harapan untuk terwujudnya kredit semurah-murahnya adalah impian besar bagi PBNU. Hal ini merupakan upaya untuk mengawal dan memberi pelayanan kepada umat terutama dalam program pemberdayaan ekonomi," tukas dia.(OL-5)
Nahdlatul Ulama dan Australia memiliki kemitraan jangka panjang dan sejarah kerja sama untuk mendukung pembangunan Indonesia di tingkat komunitas.
LANGKAH sejumlah negara seperti Prancis dan Inggris yang mulai menunjukkan keseriusan untuk mengakui Palestina dinilai sebagai perkembangan penting.
PBNU kenang Suryadharma Ali sebagai tokoh yang berperan dalam kemajuan pesantren.
PBNU berkomitmen membantu menyediakan dan mengelola dapur umum demi kelancaran program MBG
KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengatakan pemerintah mempunyai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang belum berjalan dengan baik.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan pembubaran dan perusakan rumah doa atau tempat ibadah kembali terjadi. Terbaru pembubaran rumah doa yang terjadi di Padang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved