Headline

Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.

Fokus

Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.

Pemerintah Siapkan Program Bumper PHK

Ire/E-1
10/2/2016 06:46
Pemerintah Siapkan Program Bumper PHK
(MI/GALIH PRADIPTA)

KABAR banyaknya industri yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perlambatan ekonomi belum mereda. Setelah menyenggol industri migas, pertambangan, otomotif, dan elektronika, kini merebak kabar industri farmasi juga mulai melakukan PHK.

Dalam siaran resmi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), kemarin, disebutkan PT Novartis mem-PHK 100 orang, PT Sandoz 200 orang, dan PT Sanopi Aventis 5 orang yang akan berkembang jadi 100 orang. Ketua Umum KSPI Said Iqbal menyebut PT Merck, PT Glaxo, dan PT Jhonson and Jhonson juga akan melakukan hal sama. "Alasan PHK karena perusahaan mengurangi kapasitas produksi," kata dia.

Saat menanggapi hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengibaratkan PHK seperti kelahiran dan kematian. Kematian selalu ada, tapi kelahiran lebih banyak daripada kematian itu sendiri. "Artinya pasti ada PHK, tapi masih ada industri yang menyerap tenaga kerja, yang lahir lebih banyak menyerap lapangan kerja," ungkapnya seusai rakor ketenakerjaan di Jakarta, kemarin.

Pemerintah, kata dia, berharap tidak ada PHK. "Kalaupun ada PHK, bagi pekerja yang kena pemerintah menyiapkan program bumper-nya, misalnya diberi pelatihan agar bisa masuk ke perusahaan lain." Hanif menyebut potensi kebutuhan tenaga kerja masih besar sejak tahun lalu. Dari 184 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan, baru 21 ribu tenaga kerja yang tersedia.

Di tempat sama, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan terkait dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang ada dan ketersediaan balai kerja di 2016, pihaknya masih akan menyinergikan dengan tiga kementerian.

"Faktanya, di mana ada investor, di situ ada gap antara kebutuhan spesifikasi dan ketersediaan SDM dengan keterampilan yang dibutuhkan," sahut Franky. "Karena itu, kita akan usulkan dalam rapat terbatas mengenai pelatihan kerja. Masalahnya, anggaran dari kementerian teknis masih tersebar dan belum fokus, belum diselaraskan dengan rencana pembangunan industri di masa depan," imbuhnya



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dedy P
Berita Lainnya