Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPUTI Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyebut kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia tidak lagi hanya dapat dipenuhi sektor publik.
Menurutnya, sumber keuangan tradisional seperti perbankan menjadi terbatas karena kendala kehati-hatian.
"Dengan demikian, sudah saatnya bagi sektor swasta untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur," ujar Destry dalam seminar bertema Peran penting pembiayaan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, di Gedung BI, kemarin.
Ia melanjutkan, ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk lebih merangsang investasi swasta, antara lain, penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan antara pejabat, lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah.
"Data dan informasi infrastruktur di daerah juga harus terintegrasi dengan baik dan kualitas persiapan proyek ditingkatkan dengan lebih baik," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, pakar pendanaan infrastruktur Bank Dunia, Jeff Dellmon, menyebut bahwa dalam lima tahun ini Indonesia telah mengalami banyak kemajuan di bidang infrastruktur.
"Indonesia sudah memiliki pertumbuhan infrastruktur yang cepat dan fenomenal, tapi masih jauh dari yang kita inginkan untuk mendapat manfaat yang kita inginkan," ujarnya.
Menurutnya, Indonesia bisa lebih cepat lagi dalam pembangunan infrastruktur supaya manfaatnya lebih bisa dirasakan. Dalam hal ini, pembiayaan dari swasta diperlukan supaya tidak terlalu mengandalkan APBN dan pembiayaan dari BUMN.
"Lima tahun ke depan kita akan melihat meningkatnya ekspektasi dari sektor swasta, proyek mana yang baik untuk sektor swasta," katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah tidak terlalu mengandalkan BUMN dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Ia menyebut BUMN bisa menjadi fasilitator untuk mendapatkan pembiayaan dari sektor swasta.
"Ini merupakan pergeseran yang sulit. Paling tidak (saran) dari World Bank, BUMN (harus) bergeser dari solusi menjadi fasilitator dari solusi," imbuhnya. (Ifa/E-1)
Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,0% pada 2025 dan 5,1% pada 2026.
BI memutuskan menahan BI Rate di level 4,75% dalam RDG Januari 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, total kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai 24.702.664 orang, atau meningkat 53,50 persen dibandingkan 2025.
Pemerintah dan pelaku usaha mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk merealisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa tekanan terhadap kelompok kelas menengah bawah menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar khususnya bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved