Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DEPUTI Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyebut kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia tidak lagi hanya dapat dipenuhi sektor publik.
Menurutnya, sumber keuangan tradisional seperti perbankan menjadi terbatas karena kendala kehati-hatian.
"Dengan demikian, sudah saatnya bagi sektor swasta untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur," ujar Destry dalam seminar bertema Peran penting pembiayaan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, di Gedung BI, kemarin.
Ia melanjutkan, ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk lebih merangsang investasi swasta, antara lain, penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan antara pejabat, lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah.
"Data dan informasi infrastruktur di daerah juga harus terintegrasi dengan baik dan kualitas persiapan proyek ditingkatkan dengan lebih baik," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, pakar pendanaan infrastruktur Bank Dunia, Jeff Dellmon, menyebut bahwa dalam lima tahun ini Indonesia telah mengalami banyak kemajuan di bidang infrastruktur.
"Indonesia sudah memiliki pertumbuhan infrastruktur yang cepat dan fenomenal, tapi masih jauh dari yang kita inginkan untuk mendapat manfaat yang kita inginkan," ujarnya.
Menurutnya, Indonesia bisa lebih cepat lagi dalam pembangunan infrastruktur supaya manfaatnya lebih bisa dirasakan. Dalam hal ini, pembiayaan dari swasta diperlukan supaya tidak terlalu mengandalkan APBN dan pembiayaan dari BUMN.
"Lima tahun ke depan kita akan melihat meningkatnya ekspektasi dari sektor swasta, proyek mana yang baik untuk sektor swasta," katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah tidak terlalu mengandalkan BUMN dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Ia menyebut BUMN bisa menjadi fasilitator untuk mendapatkan pembiayaan dari sektor swasta.
"Ini merupakan pergeseran yang sulit. Paling tidak (saran) dari World Bank, BUMN (harus) bergeser dari solusi menjadi fasilitator dari solusi," imbuhnya. (Ifa/E-1)
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan, atau BI Rate di level 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2025 dinilai sebagai langkah yang tepat.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved