KEMENTERIAN Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per Oktober mencapai Rp289,1 triliun atau 1,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit anggaran tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yang mencapai Rp229,7 triliun atau 1,56% dari PDB.
“Posisi bulan Oktober, defisit kita adalah pada angka Rp289,1 triliun atau sebesar 1,8% terhadap GDP,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.
Diakuinya, defisit anggaran periode itu meningkat cukup signifikan. Per Agustus 2019, defisit baru mencapai Rp199,1 atau sekitar 1,24% dari PDB. Sementara defisit APBN sampai akhir tahun diproyeksikan sebesar Rp296 triliun atau 1,84% dari PDB.
Peningkatan defisit, terang Sri, terjadi karena penerimaan negara hingga saat ini masih jauh lebih rendah dari belanja negara per Oktober 2019 yang mencapai Rp1.798 triliun atau 73,1% dari target.
Penerimaan negara hingga Oktober 2019, baru mencapai Rp1.508,9 triliun. Secara umum jumlah tersebut baru mencapai 69,7% dari target penerimaan APBN 2019 yakni sebesar Rp2.168,1 triliun.
“Total penerimaan perpajakan Januari hingga Oktober tercatat Rp1.173,9 triliun, ini masih 65,7% dari target,” imbuhnya.
Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per Oktober baru Rp333,3 triliun. Jumlah tersebut baru mencapai 88,1% dari target akhir tahun ini.
Belanja pusat
Sejatinya, terang Sri, belanja negara hanya tumbuh 4,5% dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar Rp1.720,8 triliun yang tumbuh 11,9% dari realisasi Oktober 2017 yakni Rp1.537,4 triliun.
“Belanja negara masih menunjukkan kinerja yang on the track dan berperan dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian,” katanya.
Belanja pemerintah pusat sendiri terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp633,5 triliun atau tumbuh 8% dibandingkan Oktober 2018 yang secara rinci terdiri atas belanja pegawai Rp204,4 triliun, belanja barang Rp236,5 triliun, belanja modal Rp100,8 trliun, dan bantuan sosial Rp91,7 triliun.
Menkeu menuturkan realisasi belanja pemerintah pusat yang mengalami peningkatan terjadi karena realisasi belanja bantuan sosial telah mencapai 94,5% dari pagu APBN. Itu untuk menjaga daya beli masyarakat miskin.
Belanja pemerintah pusat juga ditunjang oleh belanja non K/L mencapai Rp487,6 triliun atau stagnan dari periode sama tahun lalu yang terdiri dari pembayaran bunga piutang Rp220,6 triliun, subsidi energi Rp98,5 triliun, subsidi non-energi Rp47,7 triliun, belanja hibah Rp23 triliun, dan belanja lain-lain Rp23 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pada realisasi subsidi energi sampai Oktober 2019 tersebut lebih rendah dari periode sama 2018 yaitu Rp117,4 triliun karena dipengaruhi oleh rendahnya ICP dan adanya pelunasan bayar subsidi BBM dan LPG Rp10 triliun.
“Kalau realisasi subsidi non-energi itu ada pelunasan kurang bayar subsidi pupuk Rp9,8 triliun,” katanya. (Ant/E-2)
