LAPORAN keuangan kuartal III tahun 2019 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) menunjukan pertumbuhan kredit positif di angka 107% atau sebesar Rp140,6 triliun dari periode yang sama di tahun sebelumnya senilai Rp67,8 triliun.
Meski tercatat konsisten, BTPN terus menjaga agar penyaluran kredit tetap sehat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang hanya 0,8%.
“Fokus kami melayani segmen nasabah yang lebih luas dari existing business dan telah membuahkan pertumbuhan kredit yang baik. Pencapaian ini patut kami syukuri mengingat perusahaan masih dalam tahap konsolidasi pascamerger,” kata Direktur Utama BTPN Ongki Wanadjati Dana dalam keterangan persnya, kemarin.
Menurut Ongki, BTPN yang resmi merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) dari Japan Financial Sector Authority (JFSA) pada 18 Januari 2019 sudah mulai berekspansi ke segmen korporasi dan industri lainnya.
Penyaluran kredit sampai dengan kuartal III 2019 sebagian besar ditopang dari pembiayaan korporasi, kredit usaha kecil dan menengah (UKM), pembiayaan konsumer, serta pembiayaan prasejahtera produktif melalui anak usaha BTPN Syariah.
Untuk segmen korporasi, Bank BTPN menyalurkan pembiayaan melalui sejumlah sindikasi untuk proyek infrastruktur ataupun pinjaman secara bilateral ke perusahaan swasta nasional, BUMN, industri otomotif, hingga perusahaan ekspor-impor.
“Pembiayaan ke segmen korporasi dan industri pendukungnya masih memiliki ruang pertumbuhan cukup menjanjikan. Kami berkomitmen tinggi untuk mengembangkan segmen ini, sejalan dengan agenda pemegang saham pengendali kami dalam mendukung program pemerintah mewujudkan pemerataan kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” paparnya.
Dijelaskannya lebih lanjut, untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan kredit, BTPN menghimpun pendanaan senilai Rp145,7 triliun sampai dengan kuartal III 2019 atau meningkat 88% dari periode yang sama tahun lalu.
Jumlah pendanaan tersebut terdiri atas dana pihak ketiga senilai Rp98,3 triliun, pinjaman dari pihak lain senilai Rp41,2 triliun, serta pinjaman subordinasi senilai Rp6,2 triliun. (Van/E-2)
