Pemerintah Diminta Lindungi Marketplace UMKM

APLIKASI marketplace atau pasar maya yang marak dengan menyediakan ruang penjualan dalam jaringan atau toko online dinilai belum memberikan kontribusi besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah air.

Direktur Lembaga Pengkajian UMKM ASEAN, Prasetyo Sunarno, di Jakarta, Kamis (12/9), mengatakan, 90% produk yang dipasarkan melalui marketplace yang bertumbuhan di dalam negeri dewasa ini merupakan barang-barang impor, sebaliknya aplikasi pemasaran daring tersebut belum banyak menampilkan produk UMKM.

"Pemerintah perlu melindungi marketplace yang digunakan untuk (memasarkan) produk UMKM," katanya dalam lokakarya nasional 'Menyongsong Era Ekonomi dan Pendidikan Berbasis Digital' yang digelar DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, perlu adanya marketplace untuk sektor UMKM. Selain itu harus ada kebijakan agar usaha kecil dan menengah terfasilitasi sehingga terjadi pemberdayaan melalui pasar dalam jaringan tersebut.

Prasetyo, yang juga Ketua DPP LDII itu, menyatakan, industri 4.0 ini menciptakan perubahan besar, di bidang ekonomi mengubah cara orang berproduksi, distribusi, dan konsumsi.

Baca juga: Pengusaha Siap Bantu Jokowi Cari Menteri Ekonomi yang Tepat

Era disrupsi yang memindahkan aktivitas sosial, politik, dan ekonomi ke alam maya, memang berdampak serius, menurut dia, dengan umat manusia sebelumnya tak berpikir bahwa dunia bisa seperti ini.

"Terjadinya economic shifting mengakibatkan kegoncangan, bisnis yang mapan bisa jatuh lalu muncullah jenis-jenis usaha baru yang memanfaatkan internet," katanya.

Tanpa antisipasi atau pengetahuan yang cukup, masyarakat bisa kehilangan mata pencaharian. Namun di sisi lain, bila dimanfaatkan, era digital memberi kesetaraan bagi semua orang untuk mengakses kesejahteraan dan membuka usaha.

Oleh karena itu, lanjutnya, masyarakat harus disiapkan dalam menyambut revolusi industri 4.0 salah satunya dengan menghilangkan kesenjangan dalam penggunaan internet.

Untuk itu, LDII mendorong warganya memanfaatkan internet dalam pendidikan dan ekonomi.

"Beberapa warga LDII telah bergiat di bidang internet, baik di bidang pertanian, pendidikan, dan ekonomi," ujarnya.

Pada kesempatan itu,  Kepala Pustekkom Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gogot Suharwoto, menjelaskan, pihaknya telah membuka portal Rumah Belajar yang memiliki 40 ribu konten pendidikan dan pembelajaran yang komprehensif memberi manfaat bagi masyarakat, siswa, guru, sekolah, dan lain-lainnya.

"Yang kita lakukan di Rumah Belajar kita siapkan 40 ribu konten dengan paket pembelajaran yang ready pembelajaran digitalnya lebih mudah," kata Gogot seraya menambahkan pihaknya akan melatih 500 ribu guru untuk portal Rumah Belajar.

Menurut dia, jika diminta, Pustekkom akan membantu lembaga pendidikan LDII mendapat training Pustekkom tentang Rumah Belajar.

"Kita siap melatih SDM LDII jika dibutuhkan," pungkas Gogot. (OL-1)