Kajian Pemindahan Ibu Kota Harus Akuntabel dan Transparan

SEJUMLAH pimpinan perguruan tinggi dan akademisi di Lampung mendorong pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian pemindahan ibu kota negara secara akuntabel dan transparan. Hal ini disampaikan dalam agenda pendandatanganan kajian dan deklarasi DKI Lampung di Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), Kamis (25/7).

Menurut Rektor Institut Teknologi Sumatera (Itera) Ofyar Z Tamin, alasan perpindahan serta lokasi yang dipilih harus didasari kajian yang profesional, sebab hal ini bukan menyangkut kepentingan segelintir orang melainkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Wacana perpindahan ibukota ini sudah dimulai sejak zaman Bung Karno, Pak Harto sampai dengan Pak SBY. Ini tidak mudah dilakukan karena punya dimensi yang sangat luas," ujarnya.

Menurut Ofyar diperlukan, penekanan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa yang sedang disiapkan pemerintah bukan memindahkan Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan, hiburan, dan jasa seemata. Namun, memindahkan pusat pemerintahan baru ke luar Jakarta.

"Pusat perdagangan, industri, bisnis, hiburan, dan jasa akan tetap berada di Jakarta," katanya.

Kalimantan disebut-sebut menjadi kandidat kuat ibu kota negara, tapi Ofyar meyakini Lampung sebagai lokasi baru yang paling tepat berdasarkan kajian ilmiah yang telah dilakukan tim relawan DKI Lampung bersama perguruan tinggi se-Lampung.

Dalam rapat terbatas Kabinet pada 29 April 2019, Bappenas hanya mengajukan tiga provinsi yang seluruhnya di Kalimantan saja sebagai alternatif ibu kota. Padahal, jelasnya, Presiden Joko Widodo memberikan alternatif di luar Kalimantan, yakni Sulawesi dan Sumatera.

"Deklarasi ini upaya kami memperjuangkan Lampung menjadi alternatif ibu kota sekaligus memperkuat konsolidasi dengan seluruh perguruan tiggi dan tokoh masyarakat. Konsolidasi tersebut untuk menyempurnakan berbagai kajian serta analisa terkait rencana perpindahan ibu kota," kata Ofyar.

Ketua Harian Relawan DKI Lampung yang juga Rektor Institut Informatika dan Bisnis (IBI) Darmajaya, Andi Desfiandi menambahkan, penetapan lokasi ibu kota negara harus objektif dan rasional serta terlepas dari kepentingan kelompok. Jika memang telah dilalukan kajian terhadap Kalimantan, ia meminta hasilnya disampaikan kepada publik.

"Ibarat janur kuning sudah melengkung saja, masih bisa berubah. Meski Bappenas telah menyebut Kalimantan, apapun kajiannya harus diserahkan, yang berhak mementukan adalah Presiden," ujarnya.

Setelah hasil kajian DKI Lampung disepakati dan diteken oleh seluruh elemen masyarakat, para akademisi akan menyampaikan petisi dukungan dan memaparkan kajian tersebut kepada Bappenas, MPR, DPR, dan Presiden.

"Kajian ini kami sampaikan secara terbuka, kami juga berharap diberikan kesempatan untuk berdebat ilmiah. Kebetulan di Bulan Agustus kami akan ada dua kali kesempatan bertemu Presiden dan kami akan sampaikan langsung hasil kajian ini," pungkas Andi. (OL-8)