Bappenas: Anggaran Pemindahan Ibu Kota akan Dibahas 2021

PEMERINTAH Indonesia akan mulai membahas anggaran pemindahan Ibu Kota pada 2021 mendatang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan, anggaran untuk pemindahan ibu kota tersebut tidak akan membebani APBN.

"Tidak ada hubungannya rencana pemindahan ibu kota ini dengan masalah anggaran yang dibahas di pembicaraan penduluan ini. Karena anggarannya itu mungkin baru akan mulai dibutuhkan dalam jumlah signifikan di 2021," kata Bambang di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Dirinya mengungkapkan, pemerintah hanya akan menyiapkan anggaran untuk membangun infrastruktur dasar serta gedung pemerintahan.

Baca juga : Groundbreaking Ibu Kota Baru Dimulai 2021

Di luar itu, pihak pemerintah akan mendorong pembiayaan alternatif untuk memindahkan ibu kota.

"Alternatif financing yang akan didorong. Keterlibatan swasta, BUMN sebagai investor, kerjasama pemerintah badan usaha, dan kerja sama pemanfaatan aset. Empat kombinasi yang diharapkan bisa meminimalisir APBN," jelasnya.

Mengenai lokasi pemindahan ibu kota tersebut, dirinya belum dapat memastikan. Namun begitu, dirinya memastikan Ibu kota baru Indonesia akan terletak di pulau Kalimantan.

"Pemindahannya hampir pasti ke Pulau Kalimantan. Tinggal penentuan lokasi," tukasnya.

Sebelumnya, Bambang menyatakan pihaknya telah menyiapkan dua skenario terkait pemindahan ibu kota.

Skenario pertama dengan jumlah penduduk 1,5 juta akan memakan biaya sebesar Rp466 triliun. Dalam skenario pertama tersebut akan terjadi pemindahan ASN sekitar 195 ribu orang ditambah dengan anggota keluarga, perangkat pendukung dan pelaku ekonomi.

"Artinya ibu kota baru ini hanya sebagai pusat pemerintahan. Jakarta tetap didorong sebagai pusat ekonomi dan bisnis," kata Bambang dalam konferensi pers di Kantor Bappenas, April lalu.

Sementara, skenario kedua dengan jumlah penduduk 900 ribu akan memakan biaya sebesar Rp323 triliun. Dalam skenario tersebut akan terjadi pemindahan ASN sekitar 111 ribu orang ditambah dengan anggota keluarga, perangkat pendukung dan pelaku ekonomi. (OL-8)