Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PEMERINTAH memastikan tetap komit pada target penggunaan energi baru dan terbarukan 23% dalam kebijakan bauran energi pada 2025.
Tantangan yang dihadapi pemerintah bukan sekedar pemenuhan target itu tapi juga masalah keterjangkaun harga energi bagi masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan mengatakan peningkatan daya beli masyarakat menjadi penting dalam pencapaian target bauran energi.
"Kita bisa hasilkan B100 di kilang kita dengan harga jual Rp14 ribu per liter. Tapi siapa yang bisa jangkau harga itu sekarang? Paling banter pembeli pertamina dex tapi masih banyak lagi yang belum bisa (mengakses) harga itu," kata Jonan dalam Forum Diskusi Energi untuk Kedaulatan Energi di Soehana Hall, Jakarta, Selasa (2/4).
Baca juga: Pembangunan Terminal LPG Kupang Ditargetkan Rampung 2020
Oleh karena itu, lanjut Jonan, keterjangkauan (affordability) harga menjadi perhatian utama. Dan peningkatan daya beli menjadi upaya bersama.
Kondisi yang sama juga dapat dilihat dalam sektor pemenuhan akses terhadap listrik.
"Di sektor kelistrikan itu ada 160 ribu rumah tangga yang untuk bayar biaya sambungan listrik sekitar Rp500 ribu tidak mampu. Ini tentu bagian masyarakat yang tidak boleh ditinggal. Kewajiban kita untuk membantu mereka agar tidak ada yang tertinggal. Ini jadi concern pemerintah," ujarnya.
Yang pasti, pemerintah memperhatikan juga faktor keberlangsungan dan daya dukung lingkungan seperti agenda Paris Agreement dimana Indonesia telah bersepakat pada 2015. (OL-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved