Daerah Jangan Bikin Perizinan Tandingan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta pemerintah daerah tidak membuat sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) tandingan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di ICE BSD Tangerang Selatan, Banten, kemarin, Darmin mengatakan bahwa sejumlah pemerintah daerah diketahuinya membuat sistem OSS yang justru tumpang-tindih (overlap) dengan sistem OSS yang dibuat pusat.

"Saya lihat DKI Jakarta lebih dulu membuat juga beberapa perizinan dalam bentuk IT. Bukan untuk ease of doing business (EoDB), malah ikut membuat IT perizinan berusaha di OSS," katanya sebagaimana dikutip Antara.

Darmin menjelaskan sistem OSS bertujuan untuk memudahkan izin berusaha sehingga dapat meringkas tahapan dan waktu dalam memproses izin berusaha. Sementara itu, Pemprov DKI dan daerah lain juga membuat sistem online untuk melayani perizinan berusaha.

Baca juga: Lion Air Tunda Pemesanan 222 Boeing

Padahal, sebagai wilayah yang disurvei untuk laporan EoDB, Darmin menilai Pemprov DKI seharusnya membuat sistem IT untuk kemudahan berusaha, terutama di 10 indikator survei. Apalagi, saat ini tim Bank Dunia tengah berada di Indonesia untuk mengecek perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia untuk laporan EoDB.

"Mohon bapak, ibu gubernur, bupati, dan wali kota, kalau mau membuat sistem IT, buatlah untuk EoDB, jangan OSS karena malah tabrakan kerjaannya antara pemerintah pusat dan daerah," tandasnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan sistem OSS yang dibuat pemerintah pusat meliputi sekitar 15 hingga 20 perizinan berusaha. Sementara itu, EoDB yang lebih rinci berisi lebih dari 100 prosedur perizinan.

Prioritaskan penghiliran

Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornas Investasi itu meminta seluruh jajarannya untuk memprioritaskan perizinan bagi industri penghiliran. Hal itu untuk mendorong kinerja ekspor dan bersaing dengan negara-negara lain.

Menurut Jokowi, selama ini industri dalam negeri terlena mengekspor barang mentah yang berimbas pada neraca perdagangan.

"Sekali lagi saya minta PTSP, bupati, wali kota, dan lain-lain kalau ada investor industri apa pun, tutup mata langsung beri izin dan kawal. Misalnya, karet dibikin ban di Sumatra Selatan," tandasnya.

Ekspor Indonesia masih kalah dengan negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Kamboja dan Laos. Padahal, hasil survei United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) menempatkan Indonesia di peringkat ke-4 destinasi investasi paling prospektif 2017-2019.

"Kita memiliki raw material melimpah. Sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak berani masuk penghiliran, industrialisasi," tandasnya.

Darmin menambahkan, krisis ekonomi 1998 membawa dampak pada kurangnya minat mengembangkan industri pengolahan.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah akan terus mencari cara untuk menarik investor asing masuk ke dalam negeri, terutama yang baru saja berpaling dari Tiongkok.

Sebagaimana diketahui, kondisi Tiongkok yang mengalami perlambatan membuat banyak pelaku usaha merelokasi industri dari 'Negeri Tirai Bambu'.

"Relokasi itu yang harus kita manfaatkan supaya semua tidak pergi ke Vietnam dan Thailand saja," ujarnya. (Pra/E-1)